Bumi Makin Panas

Home » Klimatologi » Bumi Makin Panas

Bumi Makin Panas

Posted by tono Rabu, 07 Maret 2012 1 comment

BUMI MAKIN PANAS

ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Bab 1: Mungkinkah Iklim Berubah? 1

A. Dampak Perubahan Iklim 4

1. Mencairnya Es di Kutub 4

2. Pergeseran Musim 4

3. Peningkatan Permukaan Air Laut 5

4. Dampak Lainnya 6

Bab 2: Apa Penyebab Perubahan Iklim? 8

A. Kehutanan 9

B. Energi 12

C. Pertanian dan Peternakan 14

D. Sampah 15

Bab 3: Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia 17

A. Posisi Geografis Indonesia 17

B. Dampak Perubahan Iklim bagi Indonesia 18

1. Kenaikan Temperatur dan Berubahnya Musim 19

2. Naiknya Permukaan Air Laut 21

3. Dampaknya pada Sektor Perikanan 23

4. Dampaknya pada Sektor Kehutanan 25

5. Dampaknya pada Sektor Pertanian 26

6. Dampaknya pada Sektor Kesehatan 28

7. Dampak Sosial dan Ekonomi 30

Bab 4: Respon Dunia Internasional terhadap Isu Perubahan Iklim 32

A. Masuknya Isu Perubahan Iklim dalam Agenda Internasional 32

iii

B. Konvensi Perubahan Iklim 34

C. Protokol Kyoto 36

D. CDM (Clean Development Mechanism) 39

Bab 5: Lalu Apa yang Harus Dilakukan? 45

A. Upaya yang Telah Dilakukan 46

1. Pemerintah 46

2. Industri dan Masyarakat 49

B. Apa yang Harus dilakukan di Masa Depan? 49

1. Pemerintah 49

2. Industri 58

3. Masyarakat 59

Daftar Pustaka 62

Daftar Boks

Boks 1.1: Gas Rumah Kaca 2

Boks 1.2: Apa itu Iklim? 4

Boks 1.3: Beda Efek Rumah Kaca, Pemanasan Global dan Perubahan Iklim 5

Boks 1.4: Potensi Pemanasan Global 6

Boks 1.5: El Nino dan Hubungannya dengan Perubahan Iklim 7

Boks 4.1: IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 32

Boks 4.2: Negara-negara Annex I 35

Boks 4.3: Status Ratifikasi Protokol Kyoto 34

Boks 5.1: Mutu Meningkat, Emisi Berkurang 51

Boks 5.2: Energi Terbarukan 56

Boks 5.3: Pengelolaan Hutan 59

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Emisi GRK Indonesia tahun 1994 8

Tabel 2.2: Kandungan Emisi Karbon Tiap Jenis Bahan Bakar 12

Tabel 2.3: Sumber Energi di Indonesia 13

Tabel 3.1: Konsentrasi GRK Menurut Skenario IPCC 20

Tabel 3.2: Luas Lahan yang Rentan Terhadap Intrusi Air Laut dan Kenaikan

Muka Air Laut di Pantai Utara Semarang 22

Tabel 3.3: Luas Tanaman Padi yang Terkena Bencana Banjir, Kekeringan dan

Puso tahun 1988-1997 27

Tabel 4.1: Target Penurunan Emisi GRK Beberapa Negara Annex I 35

Tabel 5.1: Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Pasokan Listrik 56

Daftar Grafik

Grafik 1: Emisi Karbon Tiap Sektor di Indonesia 14

Perubahan iklim merupakan isu global yang mulai

menjadi topik perbincangan dunia sejak diadakannya

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun

1992. Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on

Climate Change (UNFCCC) merupakan salah satu konvensi yang tercantum dalam

Agenda 21 dan telah disahkan pada konferensi tersebut. Konvensi Perubahan Iklim

telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 6 tahun 1994. Maksud

dan tujuan utama dari konvensi tersebut adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi

gas rumah kaca (GRK) di atmosfir sehingga terjaminnya ketersediaan pangan dan

pembangunan berkelanjutan.

Isu perubahan iklim merupakan isu global sehingga dalam penanganannya perlu

melibatkan seluruh pihak secara global. Upaya pengelolaan lingkungan, baik di

tingkat pusat maupun di tingkat daerah, saat ini masih belum berjalan secara

maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi, antara lain koordinasi antar

sektor yang masih belum berjalan dengan baik. Kemampuan aparat pemerintah

dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi

secara lebih intensif mengenai isu lingkungan global seperti perlindungan atmosfer

dan perubahan iklim. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dan hal tersebut

memerlukan peran aktif pemerintah dalam mendorong upaya tersebut, karena sumber

daya alam dan lingkungan bukan hanya milik pemerintah tetapi juga milik seluruh

masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sosialisasi Antisipasi Dampak

Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pelangi telah

melakukan serangkaian sosialisasi isu perubahan iklim dan antisipasi dampak

perubahan iklim ke daerah serta menyusun sebuah booklet mengenai perubahan

iklim pada tahun 2003, yang mendapat bantuan dari Japan International Cooperation

Agency (JICA).

Penerbitan booklet ini mengalami keterlambatan karena menunggu penyempurnaan

hasilnya, sehingga baru pada tahun 2004 booklet ini dapat diterbitkan untuk

kemudian didiseminasikan ke berbagai pihak terkait. Harapan kami, publikasi ini

dapat memberikan informasi kepada banyak pihak tentang isu perubahan iklim

serta dampaknya. Informasi ini nantinya diharapkan dapat membantu para pihak

yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk dapat melakukan berbagai

tindakan antisipasi dan adaptasi.

Akhir kata, kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama

bagi kelangsungan kehidupan generasi mendatang.

Jakarta, 14 Februari 2004

Sudariyono

Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pelestarian Lingkungan

Banyak orang berkata, "Buat apa memikirkan masalah perubahan iklim?

'kan itu adalah isu lingkungan global yang masih jauh. Bukankah isu itu

adalah milik negara-negara maju? Masih banyak yang harus kita lakukan di

Indonesia sebelum kita mulai peduli dengan perubahan iklim." Ternyata, semakin

lama semakin jelas bahwa perubahan iklim jauh lebih dekat dari apa yang dikira

orang. Isu itu bukan lagi isu negara-negara maju, tetapi sudah harus menjadi

kepedulian kita di Indonesia.

Kemarau yang semakin panjang serta musim hujan yang semakin intensif - walaupun

semakin pendek periodanya - merupakan bukti bahwa perubahan iklim sangat dekat

dengan kehidupan kita. Kekeringan panjang serta banjir menyebabkan kerugian di

banyak sektor. Ditambah dengan wilayah berhutan yang semakin gundul dan longsor

terjadi di mana-mana di seluruh pelosok tanah air membuat dampak perubahan

iklim semakin terasa. Kerugian materi yang besar terlihat tidak seberapa dibanding

nyawa yang terkorbankan. Perubahan iklim jelas menghambat pembangunan di

Indonesia, bahkan dalam jangka paling pendek sekalipun.

Keprihatinan inilah yang membuat Pelangi peduli dan mendalami isu perubahan

iklim ini. Untuk itulah buku kecil ini diterbitkan. Pelangi mengharapkan agar

informasi mengenai perubahan iklim - yang memang sangat rumit secara ilmiah -

bisa secara mudah dicerna khalayak banyak. Dengan semakin meningkatnya

pengertian dan kepedulian masyarakat banyak akan sebab dan akibat dari perubahan

iklim, serta apa yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, secara nasional, maupun

internasional, Pelangi mengharapkan akan lebih banyak lagi aksi dan kebijakan

yang dapat menghambat perubahan iklim ini.

Buku kecil ini tak akan mungkin diterbitkan tanpa bantuan segenap pihak. Pertamatama,

saya mengucapkan terima kasih kepada Armely "Melly" Meiviana atas

dedikasinya dalam menulis, mengedit dan me-manage seluruh proses pembuatan

buku ini. Juga kepada Diah R Sulistiowati dan Moekti H Soejachmoen yang telah

membantu penulisan buku ini serta Budi "Bukrie" N Boestami untuk bantuannya

vii

dalam desain komunikasi visual, ilustrasi dan tata letak. Tak kalah pentingnya,

bantuan teman-teman di Pelangi yang telah bersedia menjadi pembaca, memberikan

komentar dan masukan atas buku ini hingga detik-detik terakhir.

Kepada Kementerian Lingkungan Hidup, terutama Ibu Liana Bratasida, Bapak Gunardi

Bapak Hendry Baiquni, Bapak Paulus A Winarso, dan Bapak M Natsir, kami ucapkan

terima kasih atas kepercayaannya kepada Pelangi dan dukungannya dalam

penyusunan buku ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Japan

International Cooperation Agency (JICA) yang mendukung pendanaan penerbitan

buku ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Shinsuke Unisuga

dan Tetsuro Fujitsuka, para tenaga ahli JICA yang ditempatkan di Kementerian

Lingkungan Hidup di Jakarta.

Jakarta, 14 Februari 2004

Salam lestari,

Agus P Sari

Direktur Eksekutif Pelangi

viii

Aforestrasi

Konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan

penanaman (biasa disebut penghijauan) dengan menggunakan jenis tanaman (species)

asli (native) atau dari luar (introduce). Menurut Marrakech Accord (2001)

kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya

bukan merupakan hutan.

Akumulasi

Terkumpulnya suatu zat tertentu menjadi satu kesatuan dalam kurun waktu tertentu.

Atmosfer

Lapisan udara yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer terdiri dari nitrogen (79,1%),

oksigen (20,9%), karbondioksida (+/- 0,03%) dan beberapa gas mulia (argon, helium,

xenon dan lain-lain), ditambah dengan uap air, amonia, zat-zat organik,

ozon, berbagai garam-garaman dan partikel padat tersuspensi. Atmosfer bumi terdiri

dari berbagai lapisan, yaitu berturut-turut dari bawah ke atas adalah troposfer,

stratosfer, mesosfer dan termosfer.

Bahan Bakar Fosil

Bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan di masa lampau.

Contoh bahan bakar fosil (BBF) atau fossil fuel adalah minyak bumi, gas alam dan

batu bara. BBF tergolong bahan bakar yang tidak terbarukan.

Biogas

Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi mikroorganisme, biasanya dihasilkan

dari bahan baku sampah organik ataupun dari sisa pencernaan (baca: kotoran)

mahluk hidup. Unsur utama biogas adalah gas metana (CH4).

Biomassa

Total berat kering (dry weight) satu spesies atau semua spesies mahluk hidup dalam

suatu daerah yang diukur pada waktu tertentu. Ada dua jenis biomassa, yaitu

biomassa tanaman dan biomassa binatang.

BOE

Barrel Oil Equivalent. 6.000 cubic feet, faktor yang digunakan untuk mengkonversi

volume dari hidrokarbon yang diproduksi.

CH4

Gas Metana. Salah satu GRK utama yang memiliki GWP sekitar 25 kali CO2. GRK ini

banyak dihasilkan dari dekomposisi bahan organik secara anaerobik, misalnya sawah,

penimbunan sampah organik dan kotoran mahluk hidup.

CO2

Karbondioksida. Salah satu dari enam GRK yang utama dan dijadikan referensi GRK

yang lain dalam menentukan Indek GWP, sehingga GWP-nya = 1. GRK ini banyak

dihasilkan dari pembakaran BBF, biomassa dan alih guna lahan.

COP

Conference of Parties. Konferensi para pihak (negara-negara) penandatangan konvensi

PBB, dalam hal ini konvensi perubahan iklim (UNFCCC).

COP/MOP

Conference of Parties Serving as Meeting of Parties. Konferensi Para Pihak Konvensi

Perubahan Iklim yang merupakan Pertemuan Para Pihak Protokol.

Deforestasi

Penebangan hutan atau konversi lahan hutan menjadi lahan tidak berhutan secara

permanen.

El Nino/ENSO

Kadangkala disebut ENSO (El Nino-Southern Oscillation) adalah peristiwa

meningkatnya suhu muka air laut di sebelah timur hingga tengah Samudra Pasifik.

Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun setiap 2-13 tahun sekali dan berlangsung

selama 12-18 bulan.

Emisi

Zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat sebagai pencemar udara.

Emission Trading. Mekanisme perdagangan emisi antar

negara maju untuk menghasilkan AAU (Assigned

Amount Unit), satuan penurunan emisi

GRK.

GWP

Global Warming Potential. Indeks potensi pemanasan global, yaitu indeks yang

mengunakan CO2 sebagai tolok ukur.

Gigaton

(109 ton) - unit yang kerap digunakan untuk menyatakan jumlah karbon atau

karbondioksida di atmosfer.

Gletser

Lapisan es yang besar yang bergerak di lereng gunung atau daratan karena adanya

gaya gravitasi. Gletser biasanya bergerak sangat lambat, dari 10 m - 1000 m per

tahun. Lapisan es ini luasnya bisa menyamai sebuah benua, contohnya lapisan es

yang menutupi Benua Antartika.

HFCs

Hidrofluorokarbon. Salah satu dari enam GRK yang diperhitungkan dalam pasal 3

Protokol Kyoto.

HPH

Hak Pengusahaan Hutan. Izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan hutan

dengan sistim Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) di kawasan hutan-hutan alam

produksi selama periode tertentu, umumnya 20 tahun, dan dapat diperbaharui lagi

untuk satu periode selanjutnya, yaitu selama 20 tahun lagi.

HTI

Hutan Tanaman Industri adalah program penanaman lahan hutan tidak produktif

dengan tanaman-tanaman industri seperti pohon kayu jati dan mahoni guna memasok

kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) untuk pihak industri.

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change adalah suatu panel ilmiah yang terdiri

dari para ilmuwan dari seluruh dunia. Panel ini bertugas untuk mengkaji atau meneliti

semua aspek dari masalah perubahan iklim.

INC

Intergovernmental Negotiating Organization. Panitia yang dibentuk PBB untuk

mempersiapkan penyusunan UNFCCC sebelum dan sesudah Earth Summit (1992) di

Rio de Janeiro.

Joint Implementation adalah sebuah mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat

dilakukan oleh antarnegara maju untuk menghasilkan ERU (Emission Reduction Unit),

satuan penurunan emisi GRK.

Karbondioksida

(lihat CO2)

Keanekaragaman Hayati

Kadangkala disebut biological diversity atau biodiversity, adalah keanekaragaman

mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya, dimana mahluk

hidup tersebut terdapat. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman genetik,

spesies dan ekosistem.

LULUCF

Land-use, Land-use Change and Forestry adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penggunaan dan perubahan tata guna lahan serta kehutanan yang berpengaruh

langsung terhadap emisi GRK karena adanya pelepasan dan penyerapan karbon,

seperti dalam hal penebangan dan kebakaran hutan.

Megawatt = 1 juta watt

Reforestasi

Umumnya berarti penanaman kembali pada lahan hutan yang rusak. Menurut

Marrakech Accord (2001), kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan

yang telah rusak sebelum 31 Desember 1989.

Salinitas

Kemasinan atau kadar garam yang terdapat dalam sebuah larutan.

Simpanan Karbon

Banyaknya kandungan karbon yang ada di pohon

pada suatu areal hutan. Asumsinya pohon

menyerap dan menyimpan CO2.

xii

TSCF

Terra Standart Cubic Feet = 1012 SCF (Standard Cubic Foot)

tC/Tj

ton Coal/Terra joule

Vegetasi

Tumbuh-tumbuhan pada suatu area yang terkait sebagai suatu komunitas tetapi

tidak secara taksonomi. Atau, jumlah tumbuhan yang meliputi wilayah tertentu

atau di atas bumi secara menyeluruh.

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change adalah Konvensi PBB tentang

perubahan iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK sehingga tidak

membahayakan sistem iklim bumi. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia

melalui UU No.6/1994.

UNEP

United Nations Environment Programme adalah sebuah badan PBB yang berwenang

untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan negara anggota PBB akan masalahmasalah

lingkungan.

WMO

World Meteorological Organization adalah suatu badan organisasi dunia yang bergerak

di bidang meteorologi.

Pernahkah anda mendengar tentang rumah kaca?

Rumah yang atap dan dindingnya terbuat dari

kaca. Rumah ini biasa digunakan untuk

pembibitan pada kegiatan perkebunan

dan berfungsi untuk menghangatkan

tanaman yang berada di dalamnya.

Sebagai ilustrasi, pernahkah anda

berada di dalam sebuah mobil yang

tertutup, di bawah panas terik matahari?

Bagaimana rasanya? Panas bukan? Hal ini disebabkan oleh sinar matahari yang

masuk menembus kaca mobil membuat seisi mobil menjadi panas. Panas matahari

tersebut terperangkap di dalam mobil, tidak dapat menembus ke luar

kaca mobil.

Hal di atas juga terjadi pada

bumi, di mana radiasi yang dipancarkan

oleh matahari,

menembus lapisan atmosfer dan

masuk ke bumi. Radiasi

matahari yang masuk ke bumi -

dalam bentuk gelombang

pendek - menembus atmosfer

bumi dan berubah menjadi

gelombang panjang ketika

mencapai permukaan bumi.

Setelah mencapai permukaan bumi, sebagian

gelombang dipantulkan kembali ke atmosfer.

Namun sayangnya, tak semua gelombang panjang

yang dipantulkan kembali oleh bumi dapat

menembus atmosfer menuju angkasa luar karena

sebagian dihadang dan diserap oleh gas-gas yang

berada di atmosfer - disebut gas rumah kaca

(GRK). Akibatnya radiasi matahari tersebut

terperangkap di atmosfer bumi. Karena peristiwa

ini berlangsung berulang kali, maka kemudian

terjadi akumulasi radiasi matahari di atmosfer

bumi yang menyebabkan suhu di bumi menjadi

semakin hangat.

Peristiwa alam ini dikenal dengan efek rumah

kaca (ERK), karena peristiwanya serupa dengan

proses yang terjadi di dalam rumah kaca. Jadi

peristiwa efek rumah kaca bukanlah efek yang

ditimbulkan oleh gedung-gedung kaca, seperti

yang selama ini sering disalahartikan.

Peristiwa ERK menyebabkan bumi menjadi hangat

dan layak untuk ditempati manusia. Jika tidak

ada ERK, maka suhu permukaan bumi akan 33°C

lebih dingin dibanding suhu saat ini. Namun

berbagai aktivitas manusia, terutama proses

industri dan transportasi, menyebabkan GRK yang

diemisikan ke atmosfer terus meningkat.

Alhasil, terjadilah perubahan komposisi GRK di

atmosfer. Hal ini kemudian menyebabkan radiasi

yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi

ke luar angkasa terhambat sehingga menyebabkan

terjadinya akumulasi panas di atmosfer.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas

di atmosfer yang dihasilkan dari

berbagai kegiatan manusia. Gas ini

berkemampuan untuk menyerap

radiasi matahari di atmosfer sehingga

menyebabkan suhu di permukaan bumi

menjadi lebih hangat.

Meningkatnya konsentrasi GRK di

atmosfer akibat aktivitas manusia

pada akhirnya menyebabkan meningkatnya

suhu permukaan bumi secara

global.

Dalam Konvensi PBB mengenai

Perubahan Iklim (United Nations

Framework Convention on Climate

Change - UNFCCC), ada enam jenis gas

yang digolongkan sebagai GRK, yaitu

karbondioksida (CO2), dinitroksida

(N2O), metana (CH4), sulfurheksafluorida

(SF6), perfluorokarbon (PFCs)

dan hidrofluorokarbon (HFCs).

GRK terutama dihasilkan dari kegiatan

manusia yang berhubungan dengan

penggunaan bahan bakar fosil

(minyak, gas dan batubara) seperti

pada penggunaan kendaraan bermotor

dan penggunaan alat-alat elektronik.

Selain itu penebangan pohon,

penggundulan hutan serta kebakaran

hutan juga merupakan sumber emisi

GRK.

Jenis GRK yang terbanyak memberikan

sumbangan pada peningkatan emisi

Perubahan iklim sendiri merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya

bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu,

dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh

seluruh mahluk hidup di berbagai belahan

dunia. Oleh karena itu solusinya pun harus

bersifat global, namun dalam bentuk aksi lokal

di seluruh dunia.

Perubahan iklim itu sendiri terjadi secara

perlahan dalam jangka waktu yang cukup

panjang, antara 50-100 tahun. Walaupun

terjadi secara perlahan, perubahan iklim memberikan

dampak yang sangat besar pada kehidupan umat

manusia. Sebagian besar wilayah di dunia akan

menjadi semakin panas, sementara bagian

lainnya akan berubah semakin dingin. Saat

inipun dampaknya sudah mulai kita rasakan.

Singkat kata, meningkatnya konsentrasi GRK di

atmosfer akibat aktivitas manusia di berbagai

belahan dunia, menyebabkan meningkatnya

radiasi yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya,

suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi

meningkat. Peristiwa ini disebut Pemanasan Global.

Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi

menyebabkan terjadinya perubahan pada unsurunsur

iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut,

meningkatnya penguapan di udara, serta

berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara

yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Perubahan

Iklim.

GRK adalah CO2, CH4 dan N2O. Gas-gas

ini dihasilkan terutama dari

pembakaran bahan bakar fosil di

sektor energi, transportasi dan

industri. Sementara gas seperti HFCs,

PFCs dan SF6, yang dihasilkan

terutama dari industri pendingin

(freon) dan penggunaan aerosol,

"hanya" menyumbang kurang dari 1%

total emisi GRK. Walaupun hanya 1%

tetapi gas-gas tersebut punya potensi

pemanasan yang jauh lebih tinggi

dibanding gas CO2, CH4 dan N2O (lihat

boks 1.4). Pada akhirnya jumlah yang

diemisikan pun tak beda dengan gas

CO2, CH4 dan N2O.

Secara umum iklim didefinisikan

sebagai kondisi rata-rata suhu, curah

hujan, tekanan udara, dan angin

dalam jangka waktu yang panjang,

antara 30-100 tahun (inter centennial).

Pada intinya iklim adalah pola cuaca

yang terjadi selama bertahun-tahun.

Sementara cuaca itu sendiri adalah

kondisi harian suhu, curah hujan,

tekanan udara dan angin.

A. Dampak Perubahan Iklim

1. Mencairnya Es di Kutub

Perubahan iklim juga menyebabkan mencairnya

es dan gletser di seluruh dunia, terutama di Kutub

Utara dan Selatan. Diketahui bahwa es yang

menyelimuti permukaan bumi telah berkurang

10% sejak tahun 1960. Sementara ketebalan es

di Kutub Utara telah berkurang 42% dalam 40

tahun terakhir (Fred Pearce, 2001).

Diperkirakan pada tahun 2100, gletser yang

menyelimuti pegunungan Himalaya seluas 33.000

km2 akan mencair. Ilmuwan Eropa juga

memperkirakan sekitar 50-90% gletser di

pegunungan Alpen akan menghilang. Diperkirakan pegunungan salju Australia akan

“bebas salju” pada tahun 2070. Sementara menurut penelitian Lonnie Thomson dari

Byard Polar Research Center - Universitas Ohio, diperkirakan seluruh salju di

pegunungan Kilimanjaro akan mencair pada tahun 2015 akibat pemanasan global

(Fred Pearce, 2001).

2. Pergeseran Musim

Selain itu, perubahan iklim juga

menyebabkan terjadinya pergeseran

musim, di mana musim kemarau

akan berlangsung lama sehingga

menimbulkan bencana kekeringan

dan penggurunan. Para ilmuwan

memperkirakan bahwa kekeringan

akan melanda Afrika, Eropa, Amerika

Utara, dan Australia.

Sementara musim hujan akan berlangsung dalam waktu singkat

dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih

tinggi dari curah hujan normal sehingga menyebabkan

bencana banjir dan tanah longsor.

Terbukti bahwa di wilayah Asia Tenggara serta beberapa

Istilah-istilah di atas biasanya

digunakan untuk menggambarkan

masalah yang sama. Namun

sesungguhnya istilah-istilah tersebut

lebih menunjukkan hubungan sebabakibat.

Efek rumah kaca adalah penyebab,

sementara pemanasan global dan

perubahan iklim adalah akibat.

Efek rumah kaca menyebabkan

terjadinya akumulasi panas di

atmosfer, yang kemudian akan

mempengaruhi sistem iklim global.

Hal ini bisa menyebabkan naiknya

temperatur rata-rata bumi yang

kemudian dikenal dengan pemanasan

global.

Pemanasan global pada akhirnya

menyebabkan terjadinya perubahan

iklim, atau tepatnya perubahan

beberapa variabel iklim seperti suhu

udara, curah hujan dan musim.

wilayah lainnya yang

rentan terhadap

badai dan angin

puting beliung telah

mengalami badai

yang lebih dahsyat,

hujan yang lebih deras serta lebih banyak bencana

banjir. Sementara di beberapa wilayah di Indonesia

juga sudah terbukti mengalami bencana

banjir dan longsor.

3. Peningkatan Permukaan Air Laut

Dampak perubahan iklim yang lainnya adalah

meningkatnya permukaan air laut. Menurut IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change),

panel ahli untuk isu perubahan iklim, dalam 100

tahun terakhir telah terjadi peningkatan

permukaan air laut setinggi 10-25 cm. Sementara

itu diperkirakan bahwa pada tahun 2100

mendatang akan terjadi peningkatan air laut

setinggi 15-95 cm (Greenpeace, 1998).

Sebagai ilustrasi, peningkatan permukaan air laut

setinggi 1 m akan menyebabkan hilangnya 1%

daratan Mesir, Belanda 6%, Bangladesh sebesar

17,5% dan 80% atol di Kepulauan Marshall

menghilang (Fred Pearce, 2001).

Perubahan iklim juga menyebabkan negara-negara

kepulauan seperti Karibia, Fiji, Samoa, Vanuatu,

Jepang, Filipina serta Indonesia terancam

tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Ini

berarti puluhan juta orang yang hidup di pesisir

pantai harus mengungsi ke daerah yang lebih

tinggi.

4. Dampak Lainnya

Selain dampak-dampak di atas, perubahan iklim

juga akan menyebabkan terjadinya krisis

persediaan makanan akibat tingginya potensi

gagal panen, krisis air bersih, meluasnya

penyebaran penyakit tropis seperti malaria,

demam berdarah dan diare, kebakaran hutan, serta

hilangnya jutaan spesies flora dan fauna karena

tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu

di bumi.

Hal ini menunjukkan

bahwa perubahan

iklim merupakan

ancaman serius bagi

kelangsungan hidup

umat manusia serta

mahluk hidup lain.

Dampak GRK terhadap pemanasan global

sangat bervariasi. Untuk jumlah

konsentrasi yang sama, tiap GRK

memberikan dampak pemanasan global

yang berbeda. Untuk memudahkan

dalam membandingkan dampak yang

berlainan ini, maka dipakailah Indeks

Potensi Pemanasan Global (GWP - Global

Warming Potential).

Indeks GWP ditentukan dengan

menggunakan CO2 sebagai acuan,

yaitu dengan cara membandingkan

satu satuan berat GRK tertentu dengan

sejumlah CO2 yang memberikan

dampak pemanasan global yang sama.

Misalnya satu ton emisi gas metana

(CH4) akan memberikan dampak yang

sama dengan 21 gas CO2. Nilai GWP

masing-masing GRK dapat dilihat pada

tabel.

Tabel Indeks Potensi Pemanasan

Global Beberapa GRK Terhadap CO2

dalam Waktu 100 tahun (GWP 1994)

Jenis Gas

Indeks Potensi

Pemanasan Global

CO2 1

CH4 21

N2O 310

HFCs 500

SF6 9200

Sumber:

KLH, Indonesia: The First National Communicati-

on, 1999.

Selain itu dampaknya tidak hanya terjadi di satu

negara atau di satu wilayah, tapi di seluruh dunia,

melintasi batas negara. Walaupun begitu, tingkat

perekonomian yang jauh di bawah negara maju

serta perekonomian yang berbasis sumber daya

alam menyebabkan negara berkembang lebih

rentan terhadap dampak-dampak yang

ditimbulkan akibat perubahan iklim dibandingkan

negara maju.

Dalam prosesnya perubahan iklim terjadi sangat

lamban, sehingga dampaknya tak langsung

dirasakan saat ini, namun akan sangat terasa bagi

generasi mendatang. Dan ketika perubahan iklim

telah terjadi, maka tak satu upaya pun yang dapat

dilakukan untuk mengembalikan kondisi ke

keadaan semula.

Apapun upaya yang dilakukan, perubahan iklim

akan tetap terjadi. Ini dikarenakan emisi gas

rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia

telah meningkat dengan pesat sejak dimulainya

revolusi industri pada tahun 1850. Walaupun

begitu, kita harus berupaya memperlambat

terjadinya proses perubahan iklim. Salah satunya

dengan cara mengurangi konsumsi bahan bakar

fosil yang pastinya akan menghasilkan emisi GRK.

El Nino, yang dalam bahasa Spanyol

berarti anak laki-laki, adalah sebuah

fenomena naiknya suhu permukaan

laut di sebelah timur dan tengah di

kawasan tropis Samudra Pasifik.

El Nino merupakan sebuah fenomena

alami yang telah terjadi sejak

berabad-abad yang lalu, walaupun

tidak selalu dengan pola yang sama.

Biasanya El Nino muncul setiap 2-13

tahun sekali, pada akhir tahun, dan

berdampak pada menurunnya curah

hujan sehingga menyebabkan

terjadinya kemarau panjang, terutama

di kawasan Indonesia, Malaysia, Australia

dan kawasan sekitarnya.

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa

perubahan iklim mempunyai pengaruh

yang kuat terhadap kehadiran El Nino.

Kondisi atmosfer yang panas akan

menyebabkan kehadiran El Nino jadi

lebih sering dan lebih kuat daripada

biasanya.

Dengan demikian dampak perubahan iklim tidak terjadi dalam waktu yang singkat

dan perubahannya pun tak dalam bentuk yang ekstrem, sehingga manusia serta

mahluk hidup lainnya dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan alam yang

terjadi.

Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya bahwa aktivitas

manusia merupakan penyebab

utama terjadinya perubahan iklim.

Selain itu pertambahan populasi

penduduk dan pesatnya pertumbuhan

teknologi dan industri ternyata

juga memberikan kontribusi

besar pada pertambahan GRK.

Akibat jenis aktivitas yang berbedabeda,

maka GRK yang dikontribusikan oleh

Tabel 2.1

Emisi GRK Indonesia Tahun 1994

Sumber

CO2 CH4 N2O *CO2 eq

(kT) (kT) (kT) (kT)

Total Energi 170,02 2,40 5,72 220,2 24,84

Proses Industri 19,12 - 0,51 19,15 2,16

Pertanian - 3,24 52,86 71,35 8,05

Perubahan Tata Guna

Lahan dan

Kehutanan

559,47 367 2,52 567,33 64

Sampah - 402 - 8,44 0,95

Total 748,61 774,64 61,61 886,47 100

Sumber:

KLH, Indonesia: The First National Communication, 1999.

setiap negara ke atmosfer

pun porsinya berbedabeda.

Di Indonesia sendiri

GRK yang berasal dari

aktivitas manusia dapat

dibedakan atas beberapa

hal, yaitu (1) kerusakan

hutan termasuk perubahan

tata guna lahan, (2)

pemanfaatan energi fosil,

(3) pertanian dan peternakan,

serta (4) sampah.

Pemanfaatan energi secara berlebihan, terutama energi fosil, merupakan penyebab

utama terjadinya perubahan iklim secara global. Hutan yang semakin rusak, baik

karena kejadian alam maupun penebangan liar, juga menambah jumlah GRK yang

dilepaskan ke atmosfer secara signifikan serta fungsi hutan sebagai penyerap emisi

GRK.

Selain itu pertanian dan peternakan serta sampah berperan sebagai penyumbang

GRK berupa gas metana (CH4) yang ternyata memiliki potensi pemanasan global 21

kali lebih besar daripada gas karbondioksida (CO2) (lihat boks 1.4).

Tabel 2.1 menunjukan bahwa sumber utama GRK di Indonesia ternyata berasal dari

kegiatan perubahan tata guna lahan dan kehutanan, yaitu sekitar 63%. Sementara

sektor energi menempati urutan kedua, yaitu sekitar 25% dari total emisi.

A. Kehutanan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia

dengan luas hutan terbesar, yaitu 120,3 juta hektar

(FWI/GFW, 2001). Sekitar 17% dari luasan

tersebut adalah hutan konservasi dan 23%

hutan lindung, sementara sisanya adalah

hutan produksi (FWI/ GFW, 2001).

Dari sisi keanekaragaman hayati, Indonesia

termasuk negara paling kaya akan

keanekaragaman hayati. Menurut situs

web Indonesian National Parks, Indonesia

memiliki sekitar 10% spesies

tanaman dari seluruh tanaman di dunia,

12% spesies mamalia (terbanyak di seluruh

dunia), 16% reptil dan amfibi, 17% spesies

burung dan lebih dari 25% spesies ikan di

seluruh dunia. Hampir seluruh spesies tersebut

endemik atau tak terdapat di negara lain.

Padahal jika hutan beserta keanekaragaman hayatinya dipelihara dengan baik, maka

sesungguhnya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, baik secara sosial maupun

ekonomi. Apalagi sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian dan perikanan,

kesehatan, ilmu pengetahuan, industri dan pariwisata, sesungguhnya sangat

bergantung pada keberadaan keanekaragaman hayati.

Selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Sejak tahun 1970-an, kerusakan hutan

mulai menjadi isu penting, dimana penebangan hutan secara komersial mulai dibuka

secara besar-besaran. Menurut data Forest Watch Indonesia, laju kerusakan hutan

pada tahun 1985-1997 telah mencapai sebesar 2,2 juta per tahun (FWI, 2001).

Kerusakan hutan terutama disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan (yang

disengaja dan tidak disengaja), perkebunan skala besar serta kerusakan- kerusakan

yang ditimbulkan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri).

Salah satu fungsi hutan sendiri adalah sebagai penyerap emisi GRK (biasa juga

disebut emisi karbon). Hutan dapat menyerap dan mengubah karbondioksida (CO2),

salah satu jenis GRK, menjadi oksigen (O2) yang merupakan kebutuhan utama bagi

mahluk hidup. Ini berarti dengan luasan hutan Indonesia yang cukup luas, sekitar

144 juta ha (tahun 2002), sudah tentu emisi karbon yang dapat diserap jumlahnya

tak sedikit, sehingga laju terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim

dapat dihambat.

Adapun jumlah CO2 yang telah diserap oleh hutan Indonesia

pada tahun 1990 adalah sebesar 1500 MtCO2 (In11

donesia: The First National Communication under UNFCCC,

1990). Sedangkan pada tahun 1994, hutan Indonesia hanya

menyerap sekitar 404 MtCO2 (NET dan Pelangi, 2000). Jadi,

hanya dalam waktu 4 tahun, hutan Indonesia

sudah "berhasil" melepaskan

emisi GRK ke atmosfer sebesar 1.096

MtCO2.

Pada tabel 2.1 terlihat bahwa sektor

kehutanan menyumbangkan emisi

GRK tertinggi, yang dihasilkan

melalui kegiatan kehutanan dan

perubahan kawasan hutan

menjadi bukan hutan. Kegiatan

pengrusakan hutan akan menyebabkan lepasnya sejumlah emisi GRK, yang sebelumnya

disimpan di dalam pohon, ke atmosfer. Berarti jika laju kerusakan hutan semakin

tinggi, maka emisi GRK yang lepas ke atmosfer pun akan semakin besar jumlahnya.

Dengan laju kerusakan hutan sekitar 2,2 juta ha per tahun, tak heran jika sektor

kehutanan merupakan penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia.

Pada tahun 1990, emisi CO2 yang dilepaskan oleh sektor kehutanan dan perubahan

tata guna lahan adalah sebesar 64% dari total emisi GRK di Indonesia. Sementara

pada tahun 1994, angka tersebut meningkat menjadi 74% (Pelangi, 2000).

Tahun 1997-1998 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar di Indonesia, dimana

80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut. Sementara lahan gambut sendiri

merupakan penyerap emisi karbon, terbesar di dunia. Akibat peristiwa

kebakaran tersebut, sebanyak 0,81-2,57 Gigaton karbon dilepaskan

ke atmosfer. Angka ini setara dengan 13-40% total emisi karbon

dunia yang dihasilkan dari bahan bakar fosil per tahun. Kerugian

finansial yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat peristiwa

ini adalah sebesar US$ 3 milyar dari hilangnya kayu, pertanian,

produksi hutan non-kayu, konservasi tanah, dan lain-lain (Susan E.

Page, et al, 2002).

Jika tidak segera diatasi, maka kerusakan hutan di Indonesia akan mengakibatkan

akumulasi GRK di atmosfer meningkat dengan cepat, sehingga menambah cepat laju

proses perubahan iklim.

B. Energi

Dapat dikatakan kehidupan manusia saat ini tak bisa lepas dari

energi listrik dan bahan bakar fosil. Ketergantungan itu ternyata

membawa dampak yang buruk bagi kehidupan umat

manusia. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak

bumi, batubara dan gas alam dalam berbagai kegiatan,

misalnya pada pembangkitan listrik, transportasi dan

industri, akan memicu bertambahnya jumlah emisi GRK di

atmosfer. Walaupun sama-sama menghasilkan emisi GRK,

namun emisi yang dihasilkan dari penggunaan ketiga jenis

bahan bakar fosil tersebut berbeda-beda.

Tabel 2.2

Kandungan Emisi Karbon Tiap Jenis Bahan Bakar

Jenis Bahan Bakar Emisi CO2 /kWh

(gr CO2)

Batubara 940

Minyak Bumi 798

Gas Alam Cair 581

Sumber:

May Antoinette Ajero, Estimating CO2 Emissions Reduction by Example,

2003.

Dari tabel 2.2 menunjukan bahwa untuk

menghasilkan energi sebesar 1 kWh,

pembangkit listrik yang menggunakan

batubara mengemisikan sekitar 940 gram

CO2. Sementara pembangkit listrik yang

menggunakan minyak bumi dan gas alam,

menghasilkan emisi sekitar 798 dan 581

gram CO2.

Jadi terbukti bahwa diantara ketiga jenis

bahan bakar fosil di atas, batubara menghasilkan emisi CO2 paling tinggi daripada

minyak bumi dan gas alam cair. Apalagi hingga kini Indonesia masih belum menerapkan

teknologi pemanfaatan batubara yang ramah lingkungan.

Selain penggunaan pembangkit tenaga listrik bertenaga batubara yang tidak ramah

lingkungan, Indonesia juga termasuk sebagai negara pengkonsumsi energi terbesar

di Asia, setelah Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Total konsumsi energi di

Indonesia melonjak tinggi sekitar 4 kali selama dua dekade terakhir ini, dari sekitar

174 juta Setara Barel Minyak (BOE= Barrel of Oil Equivalent) pada tahun 1980 menjadi

sekitar 666 juta BOE di tahun 2000 (DJLPE, 2002).

Tabel 2.3.

Sumber Energi di Indonesia

Jenis Energi Total Cadangan Cadangan Terbukti Produksi

Rasio Cadangan Terbukti

terhadap Produksi

Minyak Bumi 9,75 milyar barel 4,72 milyar barel 500 juta barel 10 tahun

Gas Alam 507 TSCF 90 TSCF 2,9 TSCF 30 tahun

Batubara 50 milyar ton 5 milyar ton 100 juta ton 50 tahun

Panas Bumi 19,66 GW - 802 MW 1) -

Tenaga Air 75,67 GW - 3,85 GW 2) -

Sumber:

Yoga Pratomo, International Workshop on Biomass and Clean Fossil Fuel Power Plant Technology, 2004.

1) Kapasitas terpasang PLTP

2) Kapasitas terpasang PLTA

Catatan:

BOE = Barrel Oil Equivalent, TSCF = Terra Standard Cubic Feet, MW = Megawatt, T = Ton

Tingginya konsumsi energi, disebabkan oleh adanya pemahaman keliru yang

menyatakan bahwa Indonesia sangat kaya akan minyak, gas dan batubara, dimana

cadangannya tidak akan pernah habis. Kita seringkali lupa bahwa untuk mendapatkan

bahan bakar fosil kita harus menunggu ribuan hingga jutaan tahun. Sementara

cadangan bahan bakar fosil yang ada saat ini di Indonesia (dan juga di dunia) sudah

mulai menipis.

Dengan cadangan terbukti sekitar 5 milyar barel dan

tingkat produksi sekitar 500 juta barel, maka

minyak bumi Indonesia akan habis kurang

dari 10 tahun mendatang, yaitu pada

tahun 2013. Untuk gas alam dengan

kapasitas produksi sekitar 3 TSCF, maka

cadangan terbuktinya yang hanya 90 TSCF akan habis

dalam 3 dekade (30 tahun) mendatang. Sementara,

batubara dengan cadangan terbukti sebesar 50 ton

hanya mampu bertahan selama 50 tahun, jika produksi tetap dipertahanan seperti

sekarang yaitu sebesar 100 juta ton/tahun. Namun, seperti yang telah diuraikan di

atas, pemanfaatan batubara akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan, karena

sebagai menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dibanding minyak maupun gas

bumi.

Dari sisi pemanfaatan energi, sektor industri

di Indonesia merupakan sektor yang

mengemisikan karbon paling besar dibanding

sektor lainnya (lihat grafik 1). Sementara

sektor transportasi menempati posisi ke-2

pengemisi karbon tertinggi.

Sama dengan pemanfaatan energi listrik,

konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia

mengalami peningkatan tiap

tahunnya. Menurut Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral (2003), sekitar 70% total konsumsi energi final di Indonesia

pada 2002 berupa BBM. Menempati urutan kedua adalah listrik, yaitu sekitar 10%.

C. Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi GRK,

khususnya gas metana (CH4) yang dihasilkan dari sawah tergenang. Sektor pertanian

menghasilkan emisi gas metana tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya.

Selain metana, GRK lain yang dikontribusikan dari sektor

pertanian adalah dinitro oksida (N2O) yang dihasilkan dari

pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian. Pembakaran

padang sabana dan sisa-sisa pertanian yang membusuk juga

merupakan sumber emisi GRK.

Sektor peternakan juga tak kalah dalam mengemisikan

GRK, karena ternyata kotoran ternak yang membusuk

akan melepaskan gas metana (CH4) ke atmosfer. Sebagai

ilustrasi, setiap 1 kg kotoran ternak melepaskan sekitar

230 liter gas metana ke atmosfer (S. V. Srinivasan).

Padahal, kalau saja kita mau sedikit berupaya untuk

mengolahnya, kotoran ternak bisa mendatangkan

keuntungan. Salah satunya bisa diolah menjadi biogas, bahan

bakar yang murah dan ramah lingkungan.

D. Sampah

Kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah. Sampah merupakan masalah besar

yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan

Hidup mengatakan bahwa pada tahun 1995 rata-rata orang di perkotaan di Indonesia

menghasilkan sampah 0,8 kg per hari dan terus meningkat hingga 1 kg per orang

per hari pada tahun 2000. Diperkirakan timbunan sampah pada tahun 2020 untuk

tiap orang per hari adalah sebesar 2,1 kg.

Sampah sendiri turut menghasilkan

emisi GRK berupa gas metana,

walaupun dalam jumlah yang cukup

kecil dibandingkan emisi GRK yang

dihasilkan dari sektor kehutanan

dan energi. Diperkirakan 1 ton

sampah padat menghasilkan sekitar

50 kg gas metana.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat,

diperkirakan pada tahun 2020 sampah yang

dihasilkan per hari sekitar 500 juta kg

atau sekitar 190 ribu ton per tahun.

Dengan jumlah sampah yang

sedemikian besar, maka Indonesia

akan mengemisikan gas metana ke

atmosfer sekitar 9500 ton per tahun.

Jika sampah kota tidak dikelola secara

benar, maka laju pemanasan global dan

perubahan iklim akan semakin cepat,

mengingat potensi pemanasan global CH4

yang besarnya 21 kali potensi pemanasan global CO2 (lihat boks 1.4).

Perubahan iklim merupakan fenomena global,

dimana dampaknya akan dirasakan

secara global oleh seluruh umat manusia di

seluruh belahan bumi. Terlepas dari apakah

daerah tersebut berkontribusi terhadap terjadinya

perubahan iklim atau tidak.

Indonesia pun tak luput dari dampak

perubahan iklim. Kondisi sebagai negara

kepulauan yang beriklim tropis membuat

Indonesia berada dalam posisi yang

sangat rentan terhadap perubahan iklim. Naiknya muka air laut sebagai salah satu

dampak perubahan iklim yang menyebabkan terancamnya jutaan penduduk yang

tinggal di daerah pesisir pantai. Selain itu para petani dan nelayan yang mata

pencahariannya sangat bergantung pada cuaca dan musim juga rentan terhadap

dampak perubahan iklim.

A. Posisi Geografis Indonesia

Indonesia terbentang dari 6 derajat

Lintang Utara (LU) sampai 11 derajat

Lintang Selatan (LS) dan 9 sampai 141

derajat Bujur Timur (BT), dengan jumlah

total pulau terbesar di dunia, yaitu

17.500 pulau. Dari jumlah tersebut,

sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni.

Sisanya pulau kosong yang

menjadi habitat satwa liar.

Dengan banyaknya pulau

yang dimiliki Indonesia,

tak heran jika Indonesia

memiliki garis pantai

nomer 2 terpanjang di

dunia, yaitu 81.000 km

(sekitar 14% dari garis

pantai dunia). Sementara

luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2, mendekati 70% luas keseluruhan wilayah

Indonesia.

Dengan posisi geografis seperti ini, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan

iklim yang terjadi dengan cepat. Pola curah hujan akan berubah dan musim kering

akan bertambah panjang. Banyak pulau yang terancam tenggelam akibat kenaikan

permukaan air laut dan masih banyak lagi dampak lain yang akan timbul.

B. Dampak Perubahan Iklim bagi Indonesia

Perubahan iklim pada kenyataannya sangat

berdampak terhadap kelangsungan hidup umat

manusia. Dampak ekstrem dari perubahan iklim

terutama adalah terjadinya kenaikan

temperatur serta pergeseran musim.

Kenaikan temperatur menyebabkan es dan

gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair.

Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian

massa air laut dan kenaikan permukaan air laut.

Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan

dan udang serta mengancam kehidupan

masyarakat pesisir pantai.

Studi kasus yang dilakukan oleh US-EPA di wilayah Semarang,

Jawa Tengah menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah

penjualan ikan tambak seperti bandeng, gurame dan

udang sebesar 17-37%. Hal itu disebabkan oleh

banjirnya tambak ikan akibat naiknya muka air

laut, ditambah meningkatnya penguapan dan

salinitas air laut.

Kenaikan suhu air laut juga menyebabkan

terancamnya mata pencaharian nelayan. Hal ini

disebabkan kenaikan suhu air laut

membawa banyak perubahan bagi

kehidupan di bawah laut, seperti

pemutihan terumbu karang dan

punahnya berbagai jenis ikan.

Sementara pergeseran musim serta

perubahan pola curah hujan

memberikan dampak yang sangat

merugikan bagi sektor pertanian dan perikanan. Hujan akan turun dengan intensitas

yang tinggi, namun dalam periode yang lebih pendek sehingga berpotensi

menyebabkan banjir dan longsor. Sementara musim panas terjadi dalam masa yang

lebih panjang, sehingga menyebabkan kekeringan. Musim yang tidak menentu akan

menyebabkan meningkatnya peristiwa gagal panen, sehingga kita akan mengalami

krisis pangan secara nasional.

Berbagai kerugian yang telah dan akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai

akibat dampak perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Temperatur dan Berubahnya Musim

Pemanasan global diperkirakan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu bumi ratarata

sebesar 1°C pada tahun 2025 dibanding suhu saat ini, atau 2°C lebih tinggi

dari jaman pra industri, tahun 1750-1800 (IPCC, 2001).

Pada jaman pra industri (sebelum tahun 1850), konsentrasi CO2 tercatat sekitar 290

ppm. Namun pada tahun 1990, konsentrasi CO2 telah meningkat hingga 353 ppm.

Dengan pola konsumsi energi seperti sekarang, diperkirakan pada tahun 2100

konsentrasi CO2 akan meningkat hingga dua kali lipat dibanding jaman pra industri,

yaitu sebesar 580 ppm.

Tabel 3.1.

Konsentrasi GRK Menurut Skenario IPPC

Tahun

CO2

(ppm)

Perubahan

Suhu Global

(oC)

Kenaikan

Muka Air Laut

(cm)

1990 354 0 0

2000 367 0,2 2

2050 463-623 0,8-2,6 5-32

2100 478-1.099 1,4-5,8 9-88

Sumber:

IPPC, 2001.

Menurut IPCC (2001), dengan

meningkatnya konsentrasi CO2

sebanyak dua kali lipat, maka

diperkirakan peningkatan

suhu bumi yang akan terjadi

adalah sebesar 1,4-5,8°C.

Di Indonesia sendiri telah

terjadi peningkatan suhu

udara sebesar 0,3°C sejak

tahun 1990. Sementara di

tahun 1998, suhu udara

mencapai titik tertinggi, yaitu

sekitar 1°C di atas suhu rata-rata tahun 1961-1990 (M. Hulme, 1999).

Beberapa skenario proyeksi

kenaikan suhu udara di Indonesia

(CSIRO, 1992 dan 1993)

menunjukan bahwa peningkatan

konsentrasi CO2 sebesar dua kali lipat

akan diikuti oleh peningkatan

suhu udara rata-rata sebesar

3-4,2°C.

Dampak lain yang diperkirakan

terjadi akibat perubahan iklim

adalah tak menentunya pola

curah hujan. Di beberapa

tempat curah hujan meningkat, yang kemudian akan berdampak pada terjadinya

banjir dan longsor. Sementara di sebagian tempat lain curah hujan menurun, sehingga

berdampak pada terjadinya kekeringan.

2. Naiknya Permukaan Air Laut

Berbagai studi IPCC memperlihatkan bahwa telah terjadi kenaikan permukaan air

laut sebesar 1-2 meter dalam 100 tahun terakhir. Menurut IPCC, pada tahun 2030,

permukaan air laut akan bertambah antara 8-29 cm dari permukaan air laut saat ini.

Sebagai dampak naiknya permukaan air laut, maka banyak pulau-pulau kecil dan

daerah landai di Indonesia akan hilang. Apabila 'skenario' IPCC terjadi, diperkirakan

Indonesia akan kehilangan 2.000 pulau. Hal ini tentunya akan menyebabkan

mundurnya garis pantai di sebagian besar wilayah Indonesia. Akibatnya, bila ditarik

garis batas 12 mil laut dari garis pantai, maka sudah tentu luas wilayah Indonesia

akan berkurang.

Menurut studi ALGAS (1997), jika Indonesia - dan juga negara lainnya - tidak

melakukan upaya apapun untuk mengurangi emisi GRK, maka diperkirakan pada tahun

2070 akan terjadi kenaikan permukaan laut setinggi 60 cm. Jika permukaan pantai

landai, maka garis pantai akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat. Hal

ini diperkirakan akan mengancam tempat tinggal ribuan bahkan jutaan

penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Tahun 2070 diperkirakan

sebanyak 800 ribu rumah di tepi pantai harus dipindahkan atau

diperbaiki. Untuk itu dana

yang dibutuhkan sekitar 30

milyar rupiah.

Masyarakat nelayan yang

bertempat tinggal di

sepanjang pantai akan

semakin terdesak. Mereka

bahkan kehilangan tempat

tinggal serta infrastruktur

pendukung yang telah terbangun. Nelayan juga akan kehilangan

mata pencahariannya akibat berkurangnya jumlah tangkapan

ikan. Hal ini disebabkan karena tak menentunya iklim sehingga

menyulitkan mereka untuk melaut.

Naiknya muka air laut tak hanya mengancam kehidupan

penduduk pantai, tetapi juga penduduk perkotaan.

Mengapa? Kenaikan air laut akan memperburuk

kualitas air tanah di perkotaan, karena intrusi atau

perembesan air laut yang kian meluas. Jika kita

tak bertindak, maka tahun 2070, 50% dari 2,3

juta penduduk Jakarta Utara, sebagai contoh,

tidak lagi memiliki sumber air minum. Tak hanya

itu, banyak infrastruktur kota akan rusak karena

"termakan" oleh salinitas air laut.

Tabel 3.2.

Luas Lahan yang Rentan Terhadap Intrusi Air Laut dan Kenaikan Muka Air Laut di Pantai

Utara Semarang

Penutupan Lahan Rentan Intrusi

(ha)

Rentan Kenaikan

Muka Air Laut

(ha)

Pemukiman 1.627 702,2

Perkantoran 1.256,8 301,8

Sawah 304,5 1.751

Tambak 240,6 184

Total 3.437,9 2.940,8

Sumber:

Bapedal, 1999.

Menurut studi yang dilakukan

Bapedal di wilayah Semarang

(lihat tabel 3.2), ternyata

intrusi air laut akan sangat

berdampak pada wilayah

pemukiman dan perkantoran

di Semarang, yaitu sekitar

2.890 ha (Bapedal, 1999). Ini

berarti hampir 8% dari luas

Kota Semarang terancam akan

intrusi laut.

Kenaikan muka air laut juga

akan merusak ekosistem hutan bakau, serta merubah sifat biofisik dan biokimia di

zona pesisir.

Adapun daerah-daerah pesisir yang termasuk rawan akan dampak kenaikan muka air

laut antara lain sebagai berikut:

a. Pantai utara Jawa, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang

dan Surabaya. Antara tahun 1925 -1989, kenaikan permukaan air laut telah

terjadi di Jakarta (4,38 mm/tahun), Semarang (9,27 mm/tahun) dan Surabaya

(5,47 mm/Tahun).

b. Pantai timur Sumatera.

c. Pantai selatan, timur dan barat Kalimantan.

d. Pantai barat Sulawesi.

e. Daerah rawa di Irian Jaya yang terletak di pantai barat dan selatan.

Di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), akan terjadi perbedaan tingkat air pasang

dan surut yang makin tajam. Akibatnya, kekerapan terjadinya banjir atau kekeringan

akan semakin terasa. Hal ini akan semakin parah apabila daya tampung sungai dan

waduk tidak terpelihara akibat erosi dan sedimentasi.

3. Dampaknya pada Sektor Perikanan

Pemanasan global menyebabkan

memanasnya air laut, sebesar 2-3°C.

Akibatnya, alga yang merupakan sumber

makanan terumbu karang akan mati

karena tidak mampu beradaptasi dengan

peningkatan suhu air laut. Hal ini

berdampak pada menipisnya ketersediaan

makanan terumbu karang. Akhirnya,

terumbu karang pun akan berubah warna

menjadi putih dan mati (coral bleaching).

Memanasnya air laut mengakibatkan

menurunnya jumlah terumbu karang di Indonesia.

Padahal kepulauan Indonesia

saat ini memiliki 14.000 unit terumbu karang dengan

luasan total sekitar 85.700 km2 atau sekitar 14% dari terumbu

karang dunia (WRI, 2002).

Peristiwa El Nino, biasa juga disebut ENSO (El Nino Southern Oscillation)

yang terjadi setiap 2-13 tahun sekali (lihat boks 1.5), pada

tahun 1997-1998 menyebabkan naiknya suhu

air laut sehingga memicu peristiwa pemutihan

karang terluas, terutama di wilayah barat

Indonesia. Pemutihan karang terjadi di

bagian timur Sumatera, Jawa, Bali dan

Lombok. Menurut Wilkinson di Indonesia

sudah terjadi pemutihan karang sebesar

30% (Murdiyarso, 2003). Di Kepulauan Seribu,

sekitar 90-95% terumbu karang hingga

kedalaman 25 m mengalami kematian.

Setelah El Nino berlalu, terumbu karang yang

rusak punya kesempatan untuk tumbuh

kembali. Seperti halnya yang terjadi pada

terumbu karang di Kepulauan Seribu yang

membaik sekitar 20-30% dalam waktu 2 tahun. Namun bayangkan jika terjadi

perubahan iklim, pemutihan karang akan terjadi secara terus menerus, sehingga tak

ada lagi kesempatan bagi terumbu karang untuk tumbuh dan memperbaiki diri kembali.

Pemutihan karang menyebabkan punahnya berbagai jenis ikan karang yang bernilai

ekonomi tinggi (contohnya, ikan kerapu macan, kerapu sunu, napoleon dan lainlain)

karena tak ada lagi terumbu karang yang layak untuk dihuni

dan berfungsi sebagai sumber makanan. Padahal Indonesia

mempunyai lebih dari 1.650 jenis ikan karang, itupun hanya

yang terdapat di wilayah Indonesia

bagian timur saja belum

terhitung yang berada

wilayah lainnya.

Akibat lebih jauh adalah terjadinya perubahan komposisi

ikan di laut Indonesia. Ikan yang tak tergantung

pada terumbu karang akan tumbuh dengan

suburnya. Contohnya, ikan belanak,

bandeng, tenggiri dan teri, padahal

ikan tersebut mempunyai nilai

ekonomis yg lebih rendah daripada jenis

ikan karang.

Tak hanya itu, memanasnya air laut akan

mengganggu kehidupan jenis ikan tertentu

yang sensitif terhadap naiknya suhu. Ini

mengakibatkan terjadinya migrasi ikan ke daerah yang lebih dingin. Akhirnya, Indonesia

akan kehilangan beberapa jenis ikan. Akibatnya, nelayan lokal akan makin

terpuruk karena menurunnya hasil tangkapan ikan.

4. Dampaknya pada Sektor Kehutanan

Diperkirakan akan terjadi pergantian beberapa spesies flora dan fauna yang terdapat

di dalam hutan sebagai akibat perubahan iklim. Beberapa spesies akan terancam

punah karena tak mampu beradaptasi. Sebaliknya spesies yang mampu bertahan

akan berkembang tak

terkendali (KLH, 1998).

Kebakaran hutan bersumber

pada tiga hal, yaitu

kesengajaan manusia,

kelalaian manusia dan

karena faktor alam.

Kebakaran hutan yang

kita bahas pada

bagian ini adalah yang

disebabkan oleh faktor

alam.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam, umumnya

disebabkan oleh terjadinya peningkatan suhu udara di lingkungan

sekitar hutan. Peningkatan suhu yang terjadi dalam masa yang

cukup lama, seperti musim kemarau panjang,

mengakibatkan mudah terbakarnya

ranting-ranting atau daundaun

akibat gesekan yang

ditimbulkan. Hal ini menyebabkan

kebakaran hutan dapat

terjadi dalam waktu singkat

dimana api melahap sekian

hektar luasan hutan dan

berbagai macam keanekaragaman

hayati yang berada di

dalamnya. Singkat kata, peningkatan

suhu meningkatkan peluang terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu

perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya suhu, dipastikan akan

meningkatkan potensi kebakaran hutan.

Musim kemarau pada tahun 1994, telah menyebabkan hutan Indonesia seluas 5 juta

ha habis terbakar (Bapenas, 1999). Sementara pada peristiwa El-Nino tahun 1997-

1998, kawasan yang rusak akibat kebakaran hutan hampir seluas 10 juta ha, termasuk

di dalamnya pertanian dan padang rumput (FWI/GFW, 2001).

Selain hilangnya sejumlah kawasan hutan, kebakaran hutan juga menyebabkan

hilangnya berbagai keanekaragaman hayati, terutama

yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Belum lagi

dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan

bagi masyarakat setempat.

5. Dampaknya pada Sektor Pertanian

Dampak paling merugikan akan melanda sektor

pertanian di Indonesia akibat pergeseran musim

Tabel 3.3.

Luas Tanaman Padi yang Terkena Bencana Banjir, Kekeringan dan Puso Tahun 1988-1997

Tahun Keterangan Kebanjiran

(hektar)

Kekeringan

(hektar)

Puso

(hektar)

1987 El-Nino - 430.170 -

1988 La-Nina 130.375 87.373 44.049

1989 Normal 96.540 36.143 15.290

1990 Normal 66.901 54.125 19.163

1991 El-Nino 38.006 867.997 198.054

1992 Normal 50.360 42.409 16.882

1993 Normal 78.480 66.992 47.259

1994 El-Nino 132.975 544.442 194.025

1995 La-Nina 218.144 28.580 51.571

1996 Normal 107.385 59.560 50.649

1997 El-Nino 58.974 504.021 102.254

Sumber:

Jasis dan Karama, 1999.

dan perubahan pola hujan. Pada umumnya semua bentuk

sistem pertanian sangat sensitif terhadap variasi iklim.

Terjadinya keterlambatan musim tanam atau panen akan

memberikan dampak yang besar baik secara langsung

maupun tak langsung, seperti ketahanan pangan,

industri pupuk, transportasi dan lain-lain.

Tak menentunya iklim berdampak pada turunnya

produksi pangan di Indonesia, akibatnya Indonesia

harus mengimpor beras. Pada tahun 1991, Indonesia

mengimpor sebesar 600 ribu ton beras dan

tahun 1994 jumlah beras yang diimpor lebih dari

satu juta ton (KLH, 1998). Sementara menurut Badan

Pusat Statistik, produksi padi tahun 2001 menurun

sebesar 3,5 persen atau 2,9 juta ton dibanding tahun

2000 (Kompas, 19 Oktober 2001).

Perubahan iklim yang berdampak

pada tingginya intensitas

hujan dalam periode

yang pendek akan menimbulkan

banjir yang kemudian

menyebabkan produksi padi

menurun karena sawah terendam

air. Data dari Departemen

Pertanian (2003) menunjukkan

bahwa sawah yang

dilanda banjir mencapai

sekitar 42 ribu hektar. Dari

lahan seluas itu, lahan puso

(gagal panen) mencapai sekitar

7 ribu hektar. Tingginya

curah hujan juga mengakibatkan

hilangnya lahan

karena erosi tanah, akibatnya kerugian yang diderita

oleh sektor pertanian mencapai sebesar US$ 6 milyar

pertahun (ADB, 1994).

Dalam data Dinas Pertanian Cirebon tercatat sekitar

143 ribu hektar lahan mengalami terlambat tanam

pada bulan Desember dan Januari (KLH, 1998).

Akibatnya dana simpanan milik petani seharusnya

untuk modal tanam digunakan untuk biaya hidup.

Sehingga pada saat musim tanam tiba, petani sudah

tidak lagi memiliki modal. Akibatnya petani akan

mengalami penurunan pendapatan bahkan terjerat

hutang.

Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan tanah

longsor, akibatnya hasil dari tanaman dataran tinggi akan menurun. Produksi kacang

kedelai misalnya, akan turun sebanyak 20%, sementara jagung sebanyak 40%, dan

padi 2,5% (ADB, 1994).

Perubahan iklim tak hanya menyebabkan banjir tetapi juga kekeringan. Sebagaimana

halnya banjir, kekeringan membawa kerugian yang serupa pada sektor pertanian.

Dari Wonogiri, Jawa Tengah (2003), dikabarkan bahwa sawah yang mengalami

kekeringan pada musim kemarau seluas 21.705 hektar hingga petani mengalami

kerugian sebesar Rp 15 milyar

lebih Sementara tanaman lain

yang mengalami kekeringan

adalah kacang tanah, yaitu seluas

11.755 hektar, dimana 2.164

hektar diantaranya puso (Kompas,

4 Juli 2003).

Ditambah dengan peristiwa El

Nino dan La Nina kondisi

ketersediaan pangan di Indonesia akan semakin buruk.

6. Dampaknya pada Sektor Kesehatan

Dampak lain dari perubahan iklim di Indonesia adalah

meningkatnya frekuensi penyakit tropis, seperti malaria dan

demam berdarah. Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu udara

yang menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek.

Dampaknya, nyamuk malaria dan demam berdarah akan

berkembangbiak lebih cepat.

Balita, anak-anak dan usia lanjut sangat rentan terhadap

perubahan iklim. Terbukti tingginya angka kematian yang

disebabkan oleh malaria sebesar 1-3 juta pertahun, dimana

80% nya adalah balita dan anak-anak (WHO, 1997).

Untuk kasus malaria, di Jawa dan Bali terjadi kenaikan penyakit

malaria, dari 18 kasus per 100 ribu pada tahun 1998, menjadi 48

kasus per 100 ribu penduduk di tahun 2000, atau naik hampir 3

kali lipat (Kompas, 18 Januari 2002). Sementara di luar Jawa

dan Bali, terjadi peningkatan kasus sebesar 60% dari tahun

1998-2000. Kasus terbanyak ada di NTT yaitu 16.290 kasus

per 100 ribu penduduk (Kompas, 18 Januari 2002).

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun

1995, diperkirakan 15 juta penduduk Indonesia menderita malaria dan 30 ribu

diantaranya meninggalnya dunia (WHO, 1996).

Jika kita tak berupaya menghambat

terjadinya perubahan iklim, maka kasus malaria

di Indonesia akan naik dari 2.705 kasus,

pada tahun 1989, menjadi 3.246 kasus

pada tahun 2070 Sedangkan kasus demam

berdarah naik 4 kali lipat, dari 6 kasus

menjadi 26 kasus per-10.000 penduduk, pada

periode waktu yang sama (ALGAS, 1997).

Selain itu, kebakaran hutan juga menghasilkan

kualitas udara yang buruk dan menurunkan

derajat kesehatan penduduk di sekitar lokasi.

Peristiwa kebakaran hutan tahun 1997

mengakibatkan sekitar 12,5 juta populasi (di

delapan provinsi) terpapar asap dan debu

(PM10). Penyakit yang timbul adalah asma,

bronkhitis dan ISPA (Infeksi Saluran

Pernafasan Akut). Diduga kebakaran hutan

juga menghasilkan racun dioksin yang dapat menyebabkan kanker dan kemandulan

bagi wanita (Tempo, 27 Juni 1999). Menurunnya kesehatan penduduk mengakibatkan

kerugian berupa hilangnya 2,5 juta hari kerja. Kebakaran hutan juga menyebabkan

kematian sebanyak 527 kasus (KLH, 1998).

Intensitas hujan yang tinggi dengan periode yang singkat akan menyebabkan bencana

banjir. Jika terjadi banjir maka akan mengkontaminasi persediaan air bersih. Pada

akhirnya perubahan iklim juga berdampak pada mewabahnya penyakit seperti diare

dan leptospirosis yang biasanya muncul pasca banjir.

Sementara kemarau panjang juga berdampak

pada timbulnya krisis air bersih. Sehingga

juga berdampak pada wabah penyakit diare

dan juga penyakit kulit.

7. Dampak Sosial dan Ekonomi

Tahun 2000, Indonesia telah

mengalami 33 kejadian banjir, kebakaran

hutan, kemarau, dan 6 bencana angin

topan. Itu semua telah membawa kerugian

sebesar $150 milyar dan 690 nyawa hilang

(Kompas, 7 Maret 2001). Sementara dunia

sendiri mengalami kerugian sebesar $300

milyar tiap tahunnya akibat dampak

perubahan iklim (UNEP, 2001).

Kerugian yang akan dialami Indonesia jika

terjadi kenaikan muka air laut setinggi 60

cm adalah sebesar $11.307 juta pertahunnya.

Kerugian itu terdiri dari

menyusutnya lahan persawahan, sawah

pasang surut dan perkebunan, tambak ikan,

bangunan dan hutan bakau (Rozari, 1992).

Sementara kerugian Indonesia di sektor

pertanian akibat perubahan iklim

diperkirakan sebesar 23 milyar rupiah

per tahunnya. Sementara

sektor pariwisata akan mengalami

kerugian sebesar 4 milyar rupiah per

tahun (ALGAS, 1997). Berdasarkan

sumber yang sama, perbaikan

infrastruktur pesisir akan

memerlukan dana 42 milyar rupiah

setiap tahunnya.

Di sektor kehutanan, Indonesia mengalami kerugian akibat kebakaran hutan sebesar

5,96 trilyun rupiah atau 70% dari Pendapatan Domestik Bruto sektor kehutanan

(KLH, 1998). Hal tersebut terdiri atas hilangnya persediaan air, gangguan hidrologi,

pengendalian erosi, siklus hara, penguraian limbah, hilangnya penyerapan karbon,

hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Kebakaran hutan tahun 1997, telah menghabiskan biaya kesehatan lebih dari 1,2

trilyun rupiah termasuk 2,5 juta hari kerja yang hilang (KLH, 1998). Sementara total

kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997-1998

diperkirakan mencapai US$ 9,3 milyar (Bappenas, 2000).

Selain kerugian secara finansial, kebakaran hutan juga memberikan dampak sosial

terhadap masyarakat setempat. Hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan

keharmonisan merupakan derita yang harus ditanggung oleh penduduk setempat

(KLH, 1998).

A. Masuknya Isu Perubahan Iklim dalam Agenda

Politik Internasional

Meningkatnya bukti-bukti ilmiah akan adanya

pengaruh aktivitas manusia terhadap sistem iklim

serta meningkatnya kepedulian masyarakat

internasional akan isu lingkungan global, pada

akhirnya menyebabkan isu perubahan iklim

menjadi salah satu isu penting di dalam agenda

politik internasional.

Pada pertengahan tahun 1980-an, berbagai

pertemuan awal atau konferensi antar pemerintah

mulai diselenggarakan untuk membicarakan

masalah perubahan iklim.

IPCC, sebuah panel ilmiah yang terdiri

dari berbagai ilmuwan dari seluruh

dunia, berdiri pada tahun 1988 atas

prakarsa WMO (World Meteorological

Organization) dan UNEP (United Nations

Environment Programme) guna

memberikan informasi ilmiah yang

terkini bagi para pembuat kebijakan

di berbagai negara.

IPCC berperan untuk menyediakan

data-data ilmiah terkini yang

menyeluruh, tidak berpihak dan

transparan mengenai informasi teknis,

sosial, dan ekonomi yang berkaitan

dengan isu perubahan iklim. Termasuk

di dalamnya informasi mengenai

sumber penyebab terjadinya perubahan

iklim, dampak-dampak yang ditimbulkan

serta strategi yang perlu

dilakukan dalam hal pengurangan

emisi (mitigasi) dan adaptasi.

IPCC, yang dikelola oleh Sekretariat

IPCC di Jenewa, bertemu sekali dalam

Mengingat pentingnya bagi pembuat kebijakan

untuk memiliki data-data ilmiah terkini

yang dapat dipertanggungjawabkan guna

merespon masalah perubahan iklim, maka

dibentuklah sebuah badan bernama Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC) oleh UNEP

(United Nations Environment Programme) dan

WMO (World Meteorological Organization) pada

tahun 1989. IPCC merupakan sebuah lembaga

yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia

yang bertugas untuk meneliti fenomena

perubahan iklim secara ilmiah serta kemungkinan

solusinya.

Pada tahun 1990, IPCC

mengeluarkan hasil penelitiannya yang

pertama (First Assessment Report). Di

dalam laporan tersebut dipastikan

bahwa perubahan iklim merupakan

sebuah ancaman bagi

kehidupan seluruh umat manusia.

IPCC menyerukan pentingnya

sebuah kesepakatan global

untuk menanggulangi masalah

perubahan iklim, mengingat

hal ini adalah sebuah

setahun di sebuah rapat pleno. Kegiatan

utama IPCC adalah menyediakan

sebuah laporan perkembangan

informasi terkini mengenai perubahan

iklim secara reguler. Laporan IPCC ini

dipakai sebagai dasar bagi para

pembuat kebijakan dalam melakukan

negosiasi perubahan iklim di tingkat

internasional.

Laporan IPCC pertama, tahun 1990,

menyatakan bahwa bukti-bukti

menunjukkan secara jelas akan adanya

pengaruh aktivitas manusia terhadap

iklim secara global. Laporan ini

berhasil mendorong dibentuknya INC

untuk Konvensi Perubahan Iklim oleh

Majelis Umum PBB.

Laporan IPCC yang ke-3, Third Assessment

Report (TAR), berhasil diselesaikan

pada tahun 2001. TAR secara resmi

dipublikasikan pada saat COP 7 di

Marakesh, Maroko, Oktober 2001.

masalah global dengan dampak yang dirasakan secara global pula.

Majelis umum PBB akhirnya menanggapi seruan IPPC untuk

mengatasi masalah perubahan iklim secara global. Pada

Desember 1990, PBB secara resmi membentuk sebuah

badan antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating

Comittee (INC) untuk melakukan negosiasi

ke arah konvensi perubahan iklim.

B. Konvensi Perubahan Iklim

Pada Mei 1992, INC menyepakati secara konsensus

sebuah Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework

Convention on Climate Change - UNFCCC). Kemudian pada Juni 1992,

diselenggarakanlah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, dimana pada kesempatan ini

Konvensi Perubahan Iklim mulai ditandatangani.

Konvensi Perubahan Iklim pada akhirnya dinyatakan telah berkekuatan hukum sejak

21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Saat ini konvensi tersebut telah

diratifikasi oleh lebih dari 180 negara. Dengan demikian, negara-negara yang telah

meratifikasi konvensi tersebut, biasa disebut Para Pihak atau Parties, terikat secara

hukum pada ketentuan yang terdapat di dalam konvensi.

Adapun tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim adalah untuk menstabilkan

konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat aman, sehingga tidak membahayakan sistem

iklim global. Namun konvensi ini belum mencantumkan target-target

yang mengikat, seperti target tingkat konsentrasi GRK

yang aman serta batasan waktu untuk mencapai

target tersebut.

Konvensi ini kemudian membagi

negara-negara ke dalam 2 kelompok,

yaitu negara maju yang terdaftar di dalam Annex I

(dikenal sebagai negara Annex I) serta negara berkembang yang

tidak terdaftar di dalam Annex I (dikenal dengan

negara non-Annex I)

Negara Annex I adalah negara-negara maju yang

di dalam sejarahnya telah lebih awal

mengkontribusi gas rumah kaca ke atmosfer, yaitu

sejak revolusi industri tahun 1850. Emisi GRK per

kapita negara Annex I terhitung jauh lebih tinggi

daripada emisi per kapita negara non-Annex I

atau negara berkembang. Selain itu negara Annex

I mempunyai perekonomian dan kemampuan

yang lebih baik dalam menghadapi masalah

perubahan iklim dibanding negara berkembang.

dan prinsip 'common but differentiated responsibilities'

(prinsip tanggung jawab bersama namun

dengan porsi yang berbeda) yang diabadikan di

dalam Konvensi, meminta negara-negara Annex

I untuk mengambil langkah maju dalam hal

menurunkan emisi GRK di dalam negerinya.

Di dalam Konvensi Perubahan

Iklim dinyatakan bahwa baik

negara Annex I maupun non-

Annex I harus menyerahkan

laporan yang dikenal

dengan National

Communication,

yaitu laporan

mengenai inventarisasi

emisi

Tabel 4.1.

Target Penurunan Emisi GRK Beberapa Negara

Annex I

Negara Target

Penurunan Emisi

Uni Eropa - 8%

Jerman - 8%

Perancis - 8%

Swedia - 8%

Italia - 8%

Amerika Serikat - 7%

Jepang - 6%

Kanada - 6%

Selandia Baru 0%

Federasi Rusia 0%

Norwegia + 1%

Australia + 8%

Eslandia + 10%

Amerika Serikat, Australia, Austria,

Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria,

Cheko, Denmark, Estonia, Eslandia,

Finlandia, Federasi Rusia, Jerman,

Hongaria, Irlandia, Italia, Inggris

Jepang, Kanada, Kroasia, Latvia,

Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg,

Monako, Norwegia, Polandia, Portugal,

Perancis, Rumania, Selandia Baru,

Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia,

Swiss, Turki, Ukraina, Uni Eropa dan

Yunani.

Oleh karena

itu, prinsip

kesetaraan

GRK serta program dan kebijakan perubahan iklim

nasionalnya. Namun batas waktu penyerahan National

Communication bagi negara non-Annex I

lebih longgar daripada negara Annex I.

C. Protokol Kyoto

Setelah Konvensi Perubahan Iklim diratifikasi,

negara-negara peratifikasi atau Para Pihak, melakukan

pertemuan tahunan yang dikenal dengan Pertemuan Para

Pihak atau Conference of the Parties (COP). Pertemuan ini ditujukan untuk mengkaji

ulang pelaksanaan konvensi dan untuk melanjutkan diskusi serta negosiasi dalam

menangani masalah perubahan iklim.

Conference of the Parties untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tanggal 28

Maret - 7 April 1995 di Berlin, Jerman. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan

untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi masalah

perubahan iklim. Termasuk di dalamnya untuk memperkuat komitmen negara Annex

I, yang tidak tercantum di dalam konvensi, dengan mengadopsi suatu protokol atau

bentuk hukum lainnya.

Kesepakatan yang dihasilkan pada COP 1 kemudian dikenal dengan nama Berlin Mandate.

Selama 2 tahun setelah

pertemuan COP 1,

tidak ada kesepakatan

internasional

yang cukup berarti

yang dihasilkan.

Namun pada pertemuan

COP 3,

yang diselenggarakan pada tanggal 1-11

Desember 1997 di Kyoto, Jepang, barulah berhasil

disepakati sebuah kesepakatan dengan komitmen

yang lebih berarti.

COP 3 yang dikenal dengan Konferensi Kyoto

merupakan sebuah ajang pergulatan antara

negara maju dan berkembang. Negara maju (Annex

I) yang dianggap telah lebih dahulu

mengemisikan GRK ke atmosfer melalui kegiatan

industrinya menolak untuk memberikan komitmen

yang berarti di dalam Protokol Kyoto.

Sementara negara berkembang merasa

belum mampu untuk menurunkan emisi

GRK-nya karena dianggap akan

menghambat proses pembangunan di

negaranya.

Setelah mengalami pergulatan dan

negosiasi yang sangat alot, akhirnya pada

hari terakhir pelaksanaan COP 3

disepakatilah sebuah ketentuan yang

mengikat secara hukum dengan komitmen

yang lebih tegas dan lebih detail.

Ketentuan ini kemudian lebih kenal

dengan Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto dapat segera

berkekuatan hukum setelah diratifikasi

oleh minimal 55 negara, dimana

jumlah emisi negara-negara Annex I

yang telah meratifikasi minimal

mewakili 55% jumlah total emisi

negara Annex I pada tahun 1990.

Pernyataan AS untuk tidak meratifikasi

Protokol Kyoto (Maret 2001) membuat

perjalanan Protokol Kyoto untuk dapat

Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan

internasional yang menunjukkan sebuah upaya

yang sangat serius dalam menghadapi perubahan

iklim. Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan

seluruh negara Annex I untuk menurunkan emisi

GRK rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi

tahun 1990 pada periode tahun 2008-

2012.

Dari angka penurunan emisi rata-rata

sebesar 5,2%, tidak seluruh negara Annex

I diharuskan untuk menurunkan

emisinya. Ini dikarenakan ada beberapa

negara An- nex I yang emisi GRK-nya saat

itu berada di bawah tingkat emisi

GRK tahun 1990. Contohnya Australia

dan Norwegia yang diperbolehkan

untuk meningkatkan emisinya

sebesar 8% dan 1% dari emisi mereka di

tahun 1990.

Protokol Kyoto sendiri terutama bertujuan

untuk mengurangi secara keseluruhan emisi

6 jenis GRK, yaitu karbondioksida (CO2),

metana (CH4), dinitro oksida (N2O),

hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon

berkekuatan hukum menjadi semakin

sulit. AS sendiri mewakili 36% jumlah

total emisi negara Annex I tahun

1990.

Hingga 26 November 2003, jumlah

negara yang telah meratifikasi

Protokol Kyoto adalah sebanyak 120

negara <http://www.unfccc.int/resource/

kpstats.pdf>. Sementara jumlah total

emisi negara Annex I yang telah

meratifikasi sejauh ini baru sebesar

44,2%. Berarti masih kurang 10,8%

lagi untuk membuat Protokol Kyoto

dapat berkekuatan hukum.

Saat ini seluruh dunia menanti

kesediaan Rusia untuk segera

meratifikasi Protokol Kyoto. Dengan

jumlah emisi 17,4% dari total emisi

Annex I, maka dapat dipastikan

Protokol Kyoto dapat segera

berkekuatan hukum.

Indonesia sendiri hingga saat ini

belum meratifikasi Protokol, tetapi

langkah-langkah ke arah ini telah

diupayakan sejak pertengahan 2002.

(PFCs) dan sulfurheksafluorida (SF6).

Seperti halnya pada Konvensi Perubahan Iklim, pembagian tanggung jawab di

dalam Protokol Kyoto juga didasari dengan prinsip common but differentiated

responsibilities. Oleh karena itu, berbeda dengan negara maju, negara

berkembang tidak dikenai target penurunan emisi serta batasan waktu untuk

menurunkan emisi GRK-nya. Namun negara berkembang diharapkan untuk

menurunkan emisi GRK-nya secara sukarela.

Walau negara berkembang tidak dikenai target

penurunan emisi, namun dampak

perubahan iklim terutama akan

sangat dirasakan oleh negara berkembang.

Ini dikarenakan kondisinya yang

rentan, perekonomian yang lemah serta

rendahnya kemampuan teknologi yang

dimiliki. Oleh karena itu negara

berkembang harus berupaya agar Protokol

Kyoto dapat dilaksanakan secara tegas.

Untuk mendukung agar Protokol Kyoto dapat

segera berkekuatan hukum, negara berkembang

harus segera meratifikasi protokol

tersebut. Disamping itu negara berkembang

juga harus mengawasi upaya penurunan emisi

yang dilakukan oleh negara maju agar sesuai

dengan ketentuan yang tertera di protokol.

Protokol Kyoto sendiri baru dapat berkekuatan hukum 90 hari setelah protokol ini

diratifikasi oleh minimal 55 negara. Selain itu, jumlah emisi negara-negara Annex

I yang telah meratifikasi mini- mal mewakili 55% dari jumlah emisi total

Annex I di tahun 1990.

D. CDM (Clean Development Mechanism)

Salah satu ketentuan yang terdapat

di dalam Protokol Kyoto adalah

sebuah mekanisme yang disebut

flexibility mechanism atau mekanisme

yang fleksibel.

Mekanisme ini memungkinkan negara

maju untuk melakukan penurunan emisi di luar

negaranya, yaitu melalui usaha penurunan emisi di

negara lain. Usaha penurunan emisi di negara lain bisa

dilakukan melalui tiga mekanisme berikut ini:

1. Joint Implementation (JI), mekanisme

yang memungkinkan negara maju (investor)

untuk mengimplementasikan proyek

yang bisa menurunkan atau menyerap

emisi di negara maju lainnya. Dengan

timbal-baliknya, kredit penurunan emisi yang

dihasilkan oleh proyek tersebut dimiliki oleh

negara investor.

2. Clean Development Mechanism (CDM),

mekanisme yang memungkinkan negara negara maju untuk mengimplementasikan

proyek yang bisa menurunkan atau menyerap emisi di negara

berkembang, dimana kredit penurunan emisi yang dihasilkan nantinya dimiliki

oleh negara maju tersebut. Selain tujuan membantu negara maju dalam

memenuhi target penurunan emisi, mekanisme CDM ini juga bertujuan untuk

membantu negara berkembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

di negara berkembang.

3. Emission Trading (ET), mekanisme yang

mengatur negara

maju untuk membeli

kredit penurunan

emisi dari negara

maju lainnya (tanpa

harus melalui kerja

sama proyek).

Diantara ketiga mekanisme

di atas, mekanisme CDM

merupakan satu-satunya mekanisme di dalam

protokol yang mengikutsertakan partisipasi

negara berkembang.

Untuk lebih jelasnya, CDM itu sendiri adalah

sebuah mekanisme dimana negara maju dapat

menurunkan emisi gas rumah kacanya dengan

mengembangkan proyek ramah lingkungan,

proyek yang terbukti dapat menurunkan emisi

GRK, di negara berkembang.

Pada intinya mekanisme CDM ini merupakan sebuah

bentuk perdagangan karbon, dimana negara

berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi melalui

proyek CDM kepada negara Annex I yang memiliki kewajiban untuk menurunkan

emisi.

Tujuan CDM, seperti yang tertera

para Protokol Kyoto Pasal 12,

adalah:

1. Membantu negara berkembang,

yang bukan merupakan negara Annex

I, dalam menerapkan pembangunan

yang berkelanjutan serta

mengupayakan tercapainya tujuan

utama Konvensi Perubahan Iklim,

yaitu menstabilkan konsentrasi GRK

dunia hingga pada tingkat yang

tidak mengganggu sistem iklim

global.

2. Membantu negara-negara Annex

I agar dapat memenuhi target

mereka dalam menurunkan jumlah emisi GRK-nya.

CDM diharapkan dapat mendorong munculnya proyekproyek

ramah lingkungan yang terbukti dapat

menurunkan emisi GRK di negara berkembang.

Namun untuk dapat turut

mengembangkan proyek CDM,

negara yang bersangkutan, baik

negara maju ataupun negara

berkembang, harus terlebih dahulu

meratifikasi Protokol Kyoto. Hingga

saat ini Indonesia, difasilitasi oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Departemen Luar Negeri sedang

berupaya agar Protokol Kyoto dapat segera diratifikasi.

Sebagai bukti bahwa sebuah proyek CDM telah berhasil menurunkan emisi GRK,

maka proyek yang bersangkutan akan dinilai, divalidasi dan diverifikasi hingga

akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat pengurangan emisi atau lebih dikenal dengan

CER (Certified Emission Reduction). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Eksekutif

CDM (CDM Executive

Board), badan internasional

yang

berwenang melakukan

pengawasan

dan pengaturan

pelaksanaan

CDM.

Di tingkat nasional,

proyek CDM

harus mendapatkan

persetujuan

dari Designated

National Authority (DNA) atau badan CDM nasional,

yaitu sebuah badan yang ditunjuk pemerintah untuk

memberikan penilaian apakah proyek CDM itu memang

menguntungkan bagi pembangunan berkelanjutan

dan masyarakat lokal

atau malah merugikan.

Persetujuan dari negara

tuan rumah tempat dikembangkannya

proyek CDM

ini sangat diperlukan

mengingat CDM harus

memberikan keuntungan tidak hanya bagi negara maju, namun juga bagi negara

berkembang itu sendiri.

Jika negara Annex 1 mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam menurunkan

emisi GRK melalui mekanisme CDM, maka negara berkembang mendapatkan keuntungan

antara lain berupa transfer teknologi dari negara maju untuk proyek yang

bersangkutan.

Selain itu proyek-proyek CDM haruslah memberikan keuntungan bagi masyarakat

lokal, baik lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk menjamin adanya dampak positif

proyek CDM bagi masyarakat lokal, maka diharuskan adanya partisipasi dari masyarakat

di sekitar proyek CDM ataupun pihak-pihak lain. Adanya partisipasi

publik dalam pengembangan

sebuah proyek CDM merupakan

salah satu syarat

dari CDM.

Pemilik proyek CDM diharuskan

untuk mengadakan

proses publik yang transparan

dan obyektif untuk

mendapatkan opini-opini

dari masyarakat mengenai

kegiatan proyek tersebut. Proses publik juga tidak

hanya diadakan oleh pemilik

proyek, namun juga oleh

Badan Eksekutif CDM.

Pada saat sebuah proyek

didaftarkan ke Badan Eksekutif

CDM, badan ini akan

mempublikasikan dokumen

proyek CDM tersebut dan

kemudian meminta publik

untuk memberikan opini atau

komentar mengenai kegiatan

proyek tersebut.

Dari kedua proses publik yang transparan dan obyektif tersebut, diharapkan proyek

CDM yang telah disetujui tidak akan merugikan masyarakat lokal atau pihak terkait

lainnya, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Mekanisme CDM juga menyediakan dana tambahan, dikenal dengan dana adaptasi,

bagi negara-negara yang rentan seperti negara-negara kepulauan (small islands states)

untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim. Dana tambahan ini

didapatkan dari penjualan kredit penurunan emisi dalam mekanisme CDM, yaitu sebesar

2% dari hasil penjualan CDM yang harus diserahkan kepada UNFCCC untuk dikelola

menjadi dana adaptasi.

Perubahan iklim sudah mulai terasa dampaknya bagi umat

manusia. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya

untuk mengurangi laju perubahan iklim. Upayaupaya

ini tidak dapat dilakukan

oleh satu pihak saja, yaitu

pemerintah. Perlu integrasi dari

berbagai pihak yang terkait antara

pihak pemerintah dengan pihak

industri dan masyarakat, baik itu

dalam hal sosialisasi

agar masyarakat

dapat

mulai

paham akan isu perubahan iklim, maupun program aksi

nyata untuk memperlambat laju perubahan iklim.

Berikut ini adalah uraian mengenai hal-hal yang telah

dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya pemerintah,

sehubungan dengan isu perubahan iklim. Selain itu juga

dijabarkan mengenai langkah-langkah apa yang harus

dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghadapi perubahan

iklim serta untuk memperlambat lajunya.

A. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pemerintah

Indonesia telah meratifikasi

Konvensi PBB mengenai Perubahan

Iklim (UNFCCC) melalui UU No. 6/

1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.

Sebelumnya, pada tahun 1992, Indonesia

telah membentuk Komite

Nasional Perubahan Iklim yang

berwenang untuk mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan isu perubahan

iklim. Anggota komite ini berasal dari berbagai instansi pemerintah.

Sebagai pihak dari konvensi tersebut, Indonesia wajib melaporkan data yang terkait

dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim, yaitu sumber emisi GRK, jumlah

emisi GRK serta perkiraan dampak yang akan dialami Indonesia jika perubahan iklim

terjadi. Laporan pertama Indonesia mengenai hal ini telah diterbitkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai the First National Communication -

Indonesia pada tahun 1999.

Sesungguhnya, Pemerintah Indonesia sudah lebih

lama berperan aktif dalam isu perubahan iklim.

Sebelum tahun 1990, telah dilakukan

beberapa studi yang terkait dengan

dampak perubahan iklim. Studi-studi

ini dilakukan bersama oleh KLH dan

berbagai lembaga penelitian di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah

Indonesia mendapatkan dukungan

dana dari berbagai institusi maupun

negara asing.

Dengan dukungan dari United Nations Environment Programme (UNEP), sebelum

tahun 1990 studi mengenai dampak sosial-ekonomi perubahan iklim telah

dilaksanakan. Studi lain yang didukung oleh UNEP adalah dampak perubahan iklim

terhadap pulau-pulau kecil.

Pemerintah Indonesia juga mendapatkan dukungan dana dari Asian Development

Bank (ADB). Studi yang dilaksanakan dengan dukungan ADB sangat beragam yaitu

mengenai sumber emisi, dampak, maupun strategi penanganannya. Salah satu studi

yang cukup penting adalah Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS).

Selain itu, ADB juga memberikan dukungan dana untuk proses sosialisasi.

Dukungan dana lain datang dari pemerintah Jepang. Bukan hanya dalam pelaksanaan

studi tetapi juga dalam proses

peningkatan kapasitas dan penyebarluasan

informasi. Pemerintah Norwegia

juga memberikan

dukungan

dana

dengan fokus

pada sektor

kehutanan. Hal

serupa juga dilakukan

oleh pemerintah

Amerika Serikat, Belanda,

Finlandia, Jerman dan

beberapa negara lain

sejak awal dekade 90-

an.

S e l a i n

kegiatankegiatan

tersebut,

berbagai

instansi pemerintah dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Nasional Perubahan

Iklim, telah mulai memasukkan isu perubahan iklim dalam rencana kerjanya.

Namun demikian, terlepas dari berbagai studi yang telah dilakukan serta

penandatanganan Protokol Kyoto, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi

Protokol Kyoto yang merupakan alat bagi pelaksanaan Konvensi. Upaya ke arah

ratifikasi telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2002 dengan pembuatan naskah

akademis serta pembahasan mengenai tingkat ratifikasi di tingkat antar departemen.

Pada bulan Januari 2004, draft RUU ratifikasi telah dimasukkan oleh Departemen

Luar Negeri ke Kantor Sekretariat Negara untuk kemudian diteruskan ke Presiden.

Presidenlah yang nantinya akan memasukkan draft usulan ratifikasi ke DPR untuk

kemudian DPR mengesahkannya dalam bentuk UU ratifikasi.

Paralel dengan usaha ratifikasi, KLH juga telah mengkoordinasikan upaya pembentukan

badan nasional CDM atau yang kemudian disebut dengan Badan Nasional Mekanisme

Pembangunan Bersih (BN-MPB). Telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa fungsi

badan nasional ini adalah untuk memberikan

persetujuan bahwa proyek-proyek CDM

yang bersangkutan terbukti

mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan juga menguntungkan

bagi masyarakat lokal.

Badan nasional ini nantinya akan

beranggotakan perwakilan dari

departemen-departemen yang terkait

langsung dengan kegiatan CDM.

Diharapkan pada pertengahan tahun

2004, badan nasional ini sudah berdiri

dan berfungsi.

2. Industri dan Masyarakat.

Isu perubahan iklim masih merupakan isu

yang sangat asing bagi industri dan

masyarakat. Kurang mem-buminya isu ini

mengakibatkan ketertarikan pihak

industri dan masyarakat sangat kecil.

Akibatnya, hingga saat ini masih

sangat terbatas upaya dari kedua pihak

tersebut yang secara khusus ditujukan

untuk menurunkan emisi GRK.

B. Apa yang Harus Dilakukan di Masa Depan?

Masih banyak hal upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk menekan laju perubahan iklim. Bukan hanya

penurunan emisi GRK, tetapi lebih penting lagi

adalah upaya untuk beradaptasi terhadap

dampak perubahan iklim. Upaya-upaya ini harus

dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah,

pihak industri dan masyarakat umum.

1. Pemerintah

Upaya Mitigasi dan Adaptasi

Upaya pemerintah perlu dilakukan

dalam berbagai sektor. Pada sektorsektor

seperti energi, transportasi

dan industri, pemerintah harus

menekankan pentingnya pengembangan

strategi dan tindakan nyata

dalam melakukan upaya mitigasi

atau menurunkan emisi GRK. Upaya

yang bisa dilakukan oleh sektor ini antara lain, mengganti bahan bakar

dengan yang lebih bersih dan ramah lingkungan, menghemat

penggunaan bahan bakar, serta menggunakan peralatan atau mesin

yang lebih hemat energi.

Namun selain upaya mitigasi, upaya adaptasi juga tidak kalah

pentingnya untuk dilakukan. Sektor-sektor seperti pertanian,

perikanan, infrastruktur, kehutanan serta kesehatan merupakan sektor

yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu harus

dipersiapkan strategi adaptasi bagi sektor tersebut agar dapat

mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang akan timbul akibat

perubahan iklim.

Salah satu hal yang harus dilakukan Pemerintah sehubungan dengan

adaptasi adalah perlunya membuat perencanaan dan persiapan dalam menghadapi

bencana yang diperkirakan akan terjadi, termasuk di dalamnya early warning system

atau sistem peringatan dini. Peringatan bagi para petani akan kemungkinan datangnya

musim kemarau sejak beberapa bulan sebelumnya perlu diberikan, agar petani dapat

segera melakukan tindakan antisipasi. Begitu juga dengan peringatan dini akan

datangnya bencana banjir, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan banjir

dapat waspada serta mendukung pemerintah dalam menjalankan strategi

penanggulangan bencana banjir.

Pemerintah juga harus memperkuat masyarakat

setempat dengan pelatihan dan pendidikan agar

masyarakat juga dapat mandiri melakukan

berbagai tindakan antisipasi terhadap

dampak perubahan iklim.

Strategi yang sifatnya terintegrasi

di tiap sektor sangatlah diperlukan. Bukan hanya

di tingkat pusat tetapi terutama di tingkat daerah,

mengingat berbagai dampak maupun upaya akan

terjadi di tingkat daerah.

Pertanian dan Peternakan

Dari segi adaptasi, sistem informasi yang baik

merupakan kunci utama bagi sektor ini. Sistem

informasi ini meliputi informasi kondisi cuaca

serta early warning system atau sistem peringatan

dini.

Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan

finansial khusus agar petani dapat beradaptasi,

misalnya untuk membangun water reservoir, atau

tempat penampungan air hujan, serta untuk

melakukan watershed management, atau

manajemen air.

Banyak alternatif yang dapat

dilakukan untuk menurunkan emisi

GRK pada sektor pertanian dan

peternakan yang pada saat bersamaan

juga meningkatkan mutu. Selain itu,

banyak pula upaya yang dapat

dilakukan untuk beradaptasi terhadap

dampak perubahan iklim pada kedua

sektor ini.

A. Pengelolaan Air

Proses penanaman padi sebaiknya

difokuskan pada proses penggenangan

berkala. Proses irigasi yang dilakukan

harus terkendali, artinya air hanya

dialirkan dan dibiarkan menggenang

pada waktu tertentu saja. Dengan

demikian emisi GRK dapat dikurangi,

sementara kualitas maupun kuantitas

panen tak berkurang dan jumlah air

yang diperlukan pun berkurang.

B. Pengelolaan Tanah

Pemakaian pupuk urea tablet sebagai

pengganti urea tabur dapat menurunkan

emisi gas N2O yang juga merupakan

GRK.

C. Pemilihan Praktek Pertanian

Jenis padi juga mempengaruhi emisi

GRK. Pemakaian varietas padi jenis

unggul akan mengurangi emisi tanpa

mengurangi kualitas padi. Selain itu,

waktu tanam pun lebih singkat

sehingga petani lebih sering

melakukan panen.

Water reservoir dapat dibangun oleh perorangan

maupun kelompok. Untuk yang perorangan,

terutama untuk sawah yang letaknya jauh dari

sumber air, bisa dibangun semacam sumur tempat

penampungan air di lokasi sekitar sawah.

Banyaknya air yang ditampung tergantung dari

luas sumur tersebut. Nantinya ketika musim

kemarau panjang melanda, petani tetap dapat

mengairi sawahnya dengan air yang telah

ditampung selama musim hujan di tempat

penampungan tersebut.

Sementara untuk jenis water reservoir yang

dibangun oleh kelompok, bisa dibangun di sungai

di sekitar persawahan. Di badan sungai tersebut

dibuat semacam terasering, atau undakanundakan

bertingkat yang bentuknya berupa

cekungan, agar air yang melewati sungai tersebut

tidak langsung mengalir ke bawah, tapi tertahan

oleh terasering tersebut. Air yang tertahan di

terasering dapat langsung dialirkan ke sawahsawah

di sekitar sungai. Semakin dalam cekungan

yang dibangun, maka semakin banyak air yang

dapat ditampung. Sehingga ketika musim kemarau

datang, para petani dapat

menggunakan air tersebut

untuk mengairi

sawah mereka yang

terletak di sekitar

sungai.

D. Pengelolaan Pakan Ternak

Dalam sektor peternakan, pola dan

jenis pakan ternak akan mempengaruhi

emisi GRK. Kualitas pakan yang

baik akan mengurangi proses

fermentasi dalam sistem pencernaan

ternak, sehingga gas metana yang

dihasilkan dan dibuang pun berkurang.

E. Pemanfaatan Kotoran Ternak

Kotoran ternak dapat dimanfaatkan

sebagai sumber pembangkit listrik

tenaga biogas. Dengan teknologi yang

sederhana, kotoran ternak dapat

diolah menjadi biogas yang dapat

dimanfaatkan secara maksimal.

F. Diversifikasi Pangan

Pemerintah harus mulai melaksanakan

diversifikasi konsumsi karbohidrat,

sehingga tak lagi bergantung pada

beras. Sumber karbohidrat lain seperti

kentang, sagu, jagung dan lainnya

sebenarnya telah dikenal dan

dikonsumsi di berbagai daerah, namun

perlu didukung dengan mekanisme

finansial agar lebih berkembang.

Dengan diversifikasi ini, ketergantungan

akan beras akan menurun dan

potensi emisi GRK dari penanaman

padi pun dapat ditekan.

Pengelolaan penggunaan air, seperti kapan waktu yang

tepat untuk mengalirkan air dari water reservoir ke sawah

ataupun kemana air tersebut akan dialirkan merupakan

bagian dari watershed management atau manajemen air. Manajemen air sawah

bertujuan untuk mengendalikan penggunaan air dari water reservoir hanya pada waktu

tertentu, ketika musim kemarau datang misalnya.

Untuk menjalankan beberapa strategi adaptasi di atas, perlu diadakan penyuluhan

terlebih dahulu sebelumnya. Hal ini untuk mengenalkan kepada petani mengenai

masalah perubahan iklim serta dampak-dampak yang ditimbulkan. Penyuluhan juga

berguna agar petani tanggap akan langkah-langkah antisipasi apa yang harus mereka

lakukan.

Sementara dari segi mitigasi, manajemen air sawah juga dapat berfungsi untuk

menurunkan emisi GRK yang dihasilkan dari sektor pertanian. Seperti telah diuraikan

sebelumnya bahwa sawah tergenang turut menyumbangkan emisi GRK berupa gas

metana. Manajemen air dilakukan untuk mengendalikan air, agar sawah hanya

tergenang pada waktu tertentu saja sehingga emisi gas metana yang dihasilkan

dapat berkurang.

Selain itu perlu disosialisasikan pula mengenai

penggunaan bibit unggul yang tidak hanya dapat

mengurangi emisi GRK tapi juga dapat meningkatkan

hasil panen. Selain itu penggunaan pupuk yang tepat

juga dapat mengurangi pengeluaran emisi GRK dari

sektor ini.

Sementara di sektor peternakan, pemerintah perlu

melakukan penyuluhan mengenai pola pakan yang

tepat. Selain meningkatkan kualitas ternak, pola

pakan yang tepat akan menurunkan emisi gas

metana yang dikeluarkan sebagai buangan kegiatan

memamah.

Disamping itu, pemanfaatan kotoran

ternak sebagai sumber listrik tenaga

biogas perlu disosialisasikan pula

kepada para peternak. Pembangkit

listrik dengan bahan bakar biogas

yang ramah lingkungan selain

murah juga tidak akan mengeluarkan

emisi GRK. Sehingga para

peternak akan memilih

untuk menggunakan

pembangkit listrik

bertenaga biogas

daripada pembangkit

listrik berbahan

bakar fosil. Tindakan

ini sudah pasti akan

menurunkan jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari sektor peternakan. Hal ini harus

mendapat dukungan dari pemerintah berupa penyuluhan secara teknis serta mekanisme

finansial yang tepat.

Perikanan

Di sektor perikanan, pemerintah perlu memberikan bantuan berupa informasi kepada

nelayan, misalnya data cuaca dan kelautan yang aktual sebagai penuntun bagi nelayan

ketika akan pergi melaut. Data perikanan yang aktual pun sangat diperlukan mengingat

kemungkinan terjadinya pola hidup dan zona hidup ikan dan hasil laut lainnya akibat

pemanasan global dan perubahan iklim.

Pemerintah dapat pula memberikan bantuan

finansial bagi nelayan untuk bisa

memiliki kapal yang

berteknologi canggih yang

dibekali alat GPS (Global Positioning

System) pada nelayan

untuk mengetahui keberadaan

ikan di suatu tempat; atau

dengan penggunaan bio-telemetry

sebagai teknologi baru

yang mengandalkan penginderaan jarak jauh melalui satelit untuk mengetahui posisi

dan karakteristik ikan.

Transportasi

Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor (mobil dan motor) merupakan

salah satu sumber terbesar emisi GRK. Penggunaan kendaraan bermotor secara tidak

efisien, misalnya dengan menggunakan kendaraan pribadi di bawah kapasitas

angkutnya, atau penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak pendek, akan

meningkatkan emisi GRK secara signifikan.

Oleh karena itu, untuk menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi dengan secara

signifikan, diperlukan adanya sistem transportasi massal yang aman, nyaman dan

ekonomis. Dalam hal penggunaan bahan bakar, alat transportasi massal atau kendaraan

umum sudah dapat dipastikan lebih hemat dibandingkan kendaraan bermotor pribadi.

Ini dikarenakan alat transportasi massal dapat mengangkut lebih banyak orang yang

melakukan perjalanan searah dengan jumlah bahan bakar yang sama dengan yang

digunakan kendaraan pribadi.

Dengan terciptanya sistem transportasi massal yang terpercaya, maka diharapkan

akan terjadi perubahan pola penggunaan alat transport, dari penggunaan kendaraan

pribadi ke alat transportasi massal, seperti bis, kereta dan mikrolet. Jika hal ini

terwujud, maka akan terjadi penghematan bahan bakar secara signifikan yang berarti

akan menurunkan emisi GRK secara nyata.

Untuk mendukung kebijakan di atas,

pemerintah harus menggalakkan

pemanfaatan sistem transportasi

tidak bermotor. Hal ini harus dimulai

dengan memperbaiki ataupun

menyediakan infrastruktur untuk

berjalan kaki atau bersepeda.

Energi

Pemerintah juga harus segera menghapuskan

subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkannya

kepada pengembangan dan pemanfaatan energi

terbarukan. Strategi pengembangan energi,

termasuk listrik, harus difokuskan pada

pemanfaatan sumber energi terbarukan yang

bersih dan aman.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya

mekanisme finansial lain yaitu berupa

penghapusan pajak impor peralatan energi

terbarukan. Dengan mekanisme ini, maka

investasi awal akan berkurang dan menjadi daya

tarik bagi investor untuk turut mengembangkan

energi terbarukan.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah

pemberlakuan pajak lingkungan dalam

pemanfaatan energi. Semakin tidak bersih suatu

jenis energi, semakin tinggi pajak lingkungannya.

Dengan demikian energi kotor akan

tersisihkan dan energi bersih

akan semakin berkembang.

Disamping dampak penggunaan energi

fosil berkaitan erat dengan perubahan

iklim, cadangannya pun di Indonesia

diperkirakan akan habis sekitar 10

tahun lagi, yaitu pada tahun 2013

(untuk minyak bumi). Dapatkah

manusia hidup tanpa minyak?

Jawabannya tentu saja bisa, asal

manusia memanfaatkan sumber energi

terbarukan.

Energi terbarukan adalah energi yang

tidak berasal dari fosil. Energi ini

berasal dari alam dan sifatnya dapat

diperbaharui (renewable). Energi yang

berasal dari tenaga angin, surya, air

skala kecil, panas bumi dan biomassa

merupakan energi terbarukan yang

ramah lingkungan. Kontribusinya

terhadap emisi GRK-pun dapat

diabaikan.

Tabel 5.1

Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Pasokan Listrik

Jenis

Energi

Terbarukan

Potensi

(MW)

Kapasitas

Terpasang

(MW)

Persentase

Kapasitas

Terpasang

(%)

Persentase

Pemanfaatan

(%)

Geotermal 20.000 812 69,2 4,06

Mikrohidro 459 54 4,6 11,76

Surya

4,8

kWh/m2/hr

5 0,42 -

Angin 448 0,5 0,05 -

Biomasa 50.000 302 25,73 0,6

Total 1.173,5 100 - -

Kehutanan

Untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari

sektor kehutanan, maka penebangan hutan, baik

itu legal maupun ilegal, harus dicegah. Demikian

pula dengan kebakaran hutan. Untuk itu,

diperlukan adanya penegakan hukum yang kuat

dan tegas.

Selain mengurangi emisi yang dilepaskan ke

atmosfer, perlu juga dilakukan upaya peningkatan

penyerapan GRK oleh sektor kehutanan. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan penghutanan kembali kawasan hutan

yang telah rusak. Penghijauan dan penghutanan

kembali juga harus dilakukan di banyak lahan

kritis. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, terutama masyarakat lokal, menjadi

kunci utama pengelolaan hutan yang

berkelanjutan.

Kondisi alam Indonesia dengan sinar

matahari yang tak putus sepanjang

tahun, angin yang berhembus dengan

kecepatan tinggi di beberapa wilayah,

serta air yang melimpah merupakan

cadangan energi yang tak terbatas.

Tabel 5.1 menggambarkan bahwa

pemanfaatan panas bumi (geotermal)

baru sekitar 4%, dari total potensi.

Bahkan biomassa, baru dimanfaatkan

kurang dari 1%. Pemanfaatan energi

air skala kecil sedikit lebih tinggi yaitu

11,76% dari total potensi. Pemanfaatan

terendah terjadi pada energi

surya yang hanya 0,4% padahal Indonesia

sebagai negara tropis

dianugerahi sinar matahari sepanjang

tahun.

Mengapa ini terjadi, padahal cadangan

tidak terbatas? Satu hal utama dan

mendasar adalah karena kebijakan

harga energi yang tidak tepat. Energi

yang berasal dari sumber terbarukan

tidak mendapatkan subsidi. Padahal

energi yang berasal dari fosil

mendapatkan subsidi. Wajar saja jika

energi terbarukan tidak dapat

bersaing.

Kendala lain pemanfaatan energi

terbarukan adalah tingginya investasi

awal infrastrukturnya. Hal ini terjadi

karena sebagian besar peralatan dan

teknologi belum dikuasai di dalam

negeri sehingga harus melakukan

impor. Padahal, impor infrastruktur ini

digolongkan sebagai impor barang

mewah, sehingga dikenai pajak barang

mewah. Akibatnya harga jual produk

Manajemen Sampah

Sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) akan mengemisikan GRK berupa gas

metana. Oleh karena itu pengelolaan sampah

harus dimulai sejak bagian hulu yaitu dengan

meminimalkan jumlah sampah. Memilah sampah

serta guna ulang (recycle) merupakan upaya yang

perlu digalakkan untuk menekan jumlah sampah

yang dibuang di TPA.

Pemerintah, terutama pemerintah daerah, perlu

melihat potensi pemanfaatan sampah sebagai

sumber energi. Gas metana yang dihasilkan dari

tumpukan sampah dapat diolah menjadi biogas.

Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber

pembangkitan listrik maupun sebagai bahan bakar

alternatif.

2. Swasta/Industri

Tidak dapat dipungkiri, industri merupakan salah

satu penyumbang terbesar emisi GRK di dalam

berbagai aktivitas produksinya. Karenanya sangat

wajar jika industri pun harus bertanggung jawab

untuk menurunkan emisi GRK.

Pemanfaatan energi yang efisien, baik dalam

menjadi semakin tinggi.

Pemerintah melalui SK Menteri

Pertambangan dan Energi No. 996.K/

43/MPE/1999 telah memutuskan

prioritas produksi listrik dari sumber

terbarukan. Sumber energi terbarukan

yang dimaksud adalah (1) pembangkit

dengan sumber energi angin, matahari

dan air skala kecil, (2) pembangkit

dengan sumber energi sampah atau

buangan hasil pertanian/industri,

sampah kota, sumber panas, tetumbuhan,

panas bumi dan co-generation

dari sisa hasil pertanian/industri.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan yang mendukung,

namun pada kenyataannya pemerintah

belum sukses dalam mengembangkan

sumber energi terbarukan. Karenanya,

pengembangan energi terbarukan

memerlukan perhatian dan kerjasama

banyak pihak, seperti dari masyarakat,

pemerintah, swasta dan LSM.

Kerjasama dari berbagai pihak itu

harus terkoordinasi dengan baik, agar

program pengembangan energi

terbarukan dapat terlaksana secara

terpadu.

proses pengolahan di industri maupun pembangkitan energi, merupakan upaya

yang secara nyata dapat menurunkan emisi GRK. Upaya penurunan emisi GRK pun

dapat dilakukan dengan pemanfaatan secara efisien bahan bakar dan bahan baku

yang ramah lingkungan dengan emisi GRK minimum.

Upaya efisiensi ini sudah pasti tidak hanya memberikan dampak positif dalam

memperlambat laju perubahan iklim melainkan

juga menguntungkan pihak industri dari segi

ekonomi.

3. Masyarakat

Seperti halnya pemerintah dan swasta,

masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang

sama untuk menekan emisi GRK. Efisien dalam

menggunakan energi, baik itu berupa energi listrik

ataupun bahan bakar fosil, merupakan upaya yang

menguntungkan. Bukan hanya dari sisi emisi GRK

tetapi juga dari sisi keuangan.

Beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh

masyarakat dalam upaya mengurangi emisi, antara

lain:

.: Gunakan penerangan secara efisien dan efektif.

Penggunaan lampu hemat energi dan jadwal

penerangan rumah yang tepat (misalnya sejak

pk. 18.00-05.00) akan mengurangi konsumsi

listrik secara signifikan.

.: Gunakan peralatan elektronik, seperti komputer,

TV, radio dan AC, seperlunya saja. Jangan lupa

untuk mematikan peralatan elektronik yang

sedang tidak dipergunakan.

.: Kurangi penggunaan kendaraan bermotor

pribadi agar dapat menurunkan emisi GRK secara

signifikan.

.: Maksimalkan penggunaan kendaraan umum dan

Kerusakan hutan di Indonesia harus

segera diatasi, apalagi mengingat

penggundulan hutan memberikan

kontribusi yang sangat besar bagi

emisi GRK di Indonesia. Upaya ini

harus dilakukan baik oleh pemerintah,

swasta, LSM ataupun penduduk

lokalnya.

Beberapa alternatif yang dapat

dilakukan adalah:

Reboisasi

Reboisasi adalah usaha untuk

merehabilitasi lahan kritis dan padang

di hutan dengan cara penanaman

kembali. Kendalanya adalah memilih

tanaman yang akan ditanam. Kadang

jenis tanaman yang ditanam tak sesuai

dengan kondisi tanahnya. Akibatnya

petumbuhan pohon terhambat dan

rentan terhadap penyakit. Bukan

hanya itu, daerah reboisasi lebih

rentan kebakaran, apalagi pada musim

kemarau.

Bagaimanapun, reboisasi tetap

merupakan alternatif yang paling

efisien. Selain itu, dengan dilakukannya

reboisasi penyerapan GRK dapat

diperbesar dan berarti pemanasan global

serta perubahan iklim dapat

diperlambat.

jika terpaksa menggunakan kendaraan pribadi,

upayakan untuk berbagi dengan mereka yang

memiliki tujuan sama.

.: Hal yang sama berlaku pula dalam berjalan kaki

maupun memanfaatkan angkutan tak bermotor

untuk jarak dekat. Selain dapat menurunkan emisi

GRK, berjalan kaki dan bersepeda akan

meningkatkan kesehatan.

.: Jika harus memiliki kendaraan pribadi, pilih

yang penggunaan bahan bakarnya lebih hemat

dengan jenis bahan bakar yang lebih bersih.

.: Kejelian dalam memilih produk merupakan

bantuan besar dalam mengendalikan emisi GRK.

Secara keseluruhan, produk lokal akan

memberikan emisi GRK yang lebih kecil

dibandingkan produk impor. Sebab produk impor

akan mengemisikan GRK dalam proses

transportasinya dari negara asal ke negara tujuan.

.: Jangan lupa, tanamlah pohon di sekitar

lingkungan anda tinggal. Selain berguna untuk

menyegarkan udara di sekitarnya, pepohonan juga

berfungsi untuk menyerap emisi GRK.

Penanaman Kawasan Penyangga

Penanaman kawasan penyangga

maksudnya menanami daerah antara

hutan dan masyarakat dengan

tanaman yang menghasilkan. Tapi

sulitnya, harga dari hasil tanam ini

tidak stabil. Sehingga mempengaruhi

ketertarikan petani untuk menanamnya.

Padahal kemampuan untuk

menyerap CO2 perhektarnya relatif

tinggi.

Penghijauan Kembali (aforestrasi)

Aforestrasi dilakukan pada lahan kritis

dan lahan masyarakat yang letaknya

di daerah bukan hutan. Untuk program

ini, pemerintah menyediakan bibit.

Bibit tersebut ditanam dan dipelihara

oleh petani. Tingkat keberhasilan yang

dicapai bisa mencapai 70%.

Ajero, May Antoiniette. Climate Change Information Center - Manila Observatory. Estimating

CO2 Emissions Reduction by Example. Presentasi disampaikan pada CD4CDM Training. 6

November 2003. <http://cd4cdm.org/countries%20and%20regions/Asia/Philippines/

Training%20Workshop/erc/ercexam.ppt>

Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS). Mengurangi Emisi Gas

Rumah Kaca. ADB dan AED. 1997.

Asian Development Bank. Environmental Consideration In Energy Development. 1991.

Asian Development Bank. Socio-economic Impacts of Climate Change and a National

Reponse Strategy. A Report of The Regional Study on Global Environment Issues: Country

Study of Indonesia. 1994.

Bappenas, Final Report, Annex I: Causes, Extent, Impact and Costs of 1997/ 1998 Fires

and Drought. ADB TA Grant TA 2999-INO. 1999. di dalam buku Forest Watch Indonesia.

Potret Keadaan Hutan Indonesia. 2001.

Burke, Lauretta et.al. Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara. World Research

Institute. 2002.

Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi. Statistik dan Informasi

Ketenagalistrikan dan Energi. 2002. <http://www.djlpe.go.id/Link%20Kiri/Statistik/

PEMAKAIAN%20ENERGI%20PRIMER.pdf>

Energy Information Administration, Department of Energy - US. Indonesia Country

Analysis Briefs. 1999. <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/indonesia.html>

Forest Watch Indonesia/ Global Forest Watch. Potret Keadaan Hutan Indonesia. 2001.

Gie, Kwik Kian. Pengaruh Global Warming terhadap Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Paper

disampaikan dalam Seminar Nasional; Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). 31

Oktober 2002. Jakarta.

Hulme, M. and N.Sheard. Climate Change Scenarios for Indonesia. Leaflet CRU and WWF.

Climatic Research Unit. UEA, Norwich, UK. 1999. <http://www.cru.uea.ac.uk>.

Hidayati, Rini. Masalah Perubahan Iklim di Indonesia. Makalah Falsafah Sains Program

Pasca Sarjana. IPB. 2001.

IMA Indonesia. Indonesia Kehabisan Ikan.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2001 : Impacts,

Adaptation, and Vulnerability. Summary for Policymakers and Technical Summary of the

Working Group II Report. WMO-UNDP. 2001.

Jasis dan Karama A.S. Kebijakan Departemen Pertanian dalam Mengantisipasi

Penyimpangan Iklim. Prosiding Dikusi Panel: Strategi Antisipatif Menghadapi Gejala Alam

La-Nina dan El-Nino untuk Pembangunan Pertanian. 1999.

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan UNDP. Executive Summary Forest and Land

Fires In Indonesia. 1998.

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Indonesia Country Study on Climate Change:

Vulnerability and Adaptation Assesments of Climate Change in Indonesia. 1998. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Indonesia: The First National Communication

under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 1990.

Kompas. 7 Maret 2001

Kompas. Kamis, 29 Maret. 2001. El Nino Diperkirakan Akhir 2001 atau Awal 2002. Sebuah

Artikel.

Kompas. Jumat 19 Oktober. 2001. BPS: Produksi Padi Tahun 2001 Turun 2,9 Juta Ton.

Sebuah Artikel.

Kompas. Jumat, 18 Januari 2002. KLB (Kejadian Luar Biasa) Malaria Akumulasi Banyak

Faktor. Sebuah Artikel.

Kompas. 15 Oktober 2002

Kompas. Jum'at 4 Juli. 2003. Kekeringan di Jateng Bertambah Parah.

Sebuah Artikel.

Murdiyarso, Daniel. Sepuluh Tahun Perjalanan

Negoisasi Konvensi Perubahan Iklim. Penerbit

Kompas. 2003.

Murdiyarso, Daniel. Protokol Kyoto:

Implikasinya bagi Negara Berkembang.

Penerbit Kompas. 2003.

National Environmental Trust dan Pelangi. Confronting Climate Change: Economic Priorities

and Climate Protection in Developing Nations. 2000.

Page, E. Susan, et al. The amount of Carbon Released from Peat and Forest Fires in

Indonesia during 1997. 2002. <http://www.nature.com/nlink/v420/n6911/abs/

nature01131_fs.html>

Pelangi. The Asia Pacific Region Speaks: Perspectives on Climate Change. 2000.

Pearce, Fred. Global Warming (Essential Science Series). DK Publishing. 2001.

Ronquillo, Athena dan Fiona Koza. Climate in Crisis: A Climate Change Primer for Southeast

Asia. Greenpeace. 1998. Quezon City. Filipina.

Rozari, M.B. Presentation to Expert Panel Discussion on Economic and Physical Change

Scenarios. 1992.

Safwan et al. Analisis Kenaikan Permukaan Air Laut di Perairan Indonesia. KLH dan ITB.

1990. Jakarta

S.V. Srinivasan. Energy from Municipal and Industrial Wastes. Chennai. India. <http://

www.shaping-the-future.de/pdf_www/107_paper.pdf>

World Health Organization (WHO). The World Health Report 1997: Conquering Suffering,

Enriching Humanity. 1997.

World Health Organization (WHO). Health and Environment in Sustainable Development:

Five Years After the Earth Summit. 1997.

Laporan Akhir Pengkajian Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Daerah Jawa dan

Bali: Studi Kasus Wilayah Pesisir Semarang. Bappedal/ KMNLH. 1999.

Jakarta.

Indonesian Biodiversity. Indonesian National Parks. <http:/

/www.geocities.com/RainForest/4466/

biodiver.htm>

DITERBITKAN OLEH

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Jalan DI Panjaitan Kav 24

Jakarta 13419, Indonesia

Telp : +62 21 851 7164

Facs : +62 21 8590 2521

Email : climate@cbn.net.id

Website : www.menlh.go.id

Pelangi (Yayasan Pelangi Indonesia)

Pangeran Antasari No 10

Jakarta 12150, Indonesia

Telp : +62 21 7280 1172

Facs : +62 21 7280 1174

Email : pelangi@pelangi.or.id

Website : www.pelangi.or.id

ISBN 979-98399-0-4

Perubahan iklim ataupun pemanasan global adalah isu

yang masih asing bagi kita, orang Indonesia. Tanpa

disadari dampak dari perubahan iklim itu sendiri sudah

dapat kita rasakan. Musim kemarau yang semakin

panjang serta musim hujan yang semakin pendek

periodenya - namun semakin tinggi intensitasnya. Hal

ini kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan

manusia, seperti kekeringan, gagal panen, krisis pangan

dan air bersih, banjir dan longsor, wabah penyakit

tropis, dsb. Perubahan iklim jelas menyengsarakan

kehidupan umat manusia. Kerugian materi dan juga

korban nyawa adalah akibat yang harus kita terima.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita, pemerintah, industri

dan masyarakat, bahu-membahu berupaya untuk

menghambat terjadinya perubahan iklim.

Mari kita bertindak sebelum terlambat!

ISBN 979-98399-0-4

1 komentar:

monyet16 Mei 2018 pukul 17.18
agen365 menyediakan game : sbobet, ibcbet, casino, togel dll
ayo segera bergabung bersama kami di agen365*com
pin bbm :2B389877
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Tanggapan dan Komentarnya ..?

tonothemycry blog

Bumi Makin Panas

Related Post:

1 komentar:

Label